Pemerintah Minta Kalangan Industri Berbenah Diri
Berita

Pemerintah Minta Kalangan Industri Berbenah Diri

Rencana kenaikan TDL untuk kalangan industri ditentang. Pemerintah sendiri selama ini melihat kalangan industri belum berkontribusi apapun untuk menghadapi persaingan, melainkan hanya mengharapkan keringanan kebijakan dari pemerintah.

M-7
Bacaan 2 Menit
Pemerintah Minta Kalangan Industri Berbenah Diri
Hukumonline

Pemerintah tengah mewacanakan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL). Namun, sejumlah sektor industri secara terang-terangan menolak renana tersebut. Alasannya, kenaikan TDL akan berimplikasi pada beban biaya produkasi. “Kata mereka (industri, red) kan terpukul lagi nih, baru siap menghadapi China, kenaikan listrik menghadang lagi,” ungkap Eddy Putra Irawady, Deputi Menko Perekonomian bidang Industri dan Perdagangan, menirukan apa yang diungkapkan para pengusaha, di kantornya, Jumat (12/3).

 

Menurut Eddy, wacana kenaikan TDL tidak diagendakan dalam menghadapi persaingan global. Sementara strategi yang dibenahi adalah isu-isu domestik, pengamanan pasar domestik, dan penguatan ekspor. Ternyata, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia  meminta agar masalah kenaikan TDL ini juga dibahas.

 

Namun, Eddy menilai, selama ini industri juga belum berkontribusi apapun untuk berbenah diri, melainkan hanya mengharapkan keringanan kebijakan dari pemerintah. “Apa yang bisa dikontribusi oleh kawan-kawan dari sektor industri. Dia harus berbenah diri, berkontribusilah. Nyatanya itu belum ada,” ungkapnya kecewa.

 

Industri juga diharapkan untuk tidak manja. Sering kali pelaku usaha tidak mendiagnosa secara mendalam, atas sebuah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Terkadang, lanjut Eddy, sektor industri malah menilai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah menghambat daya saing, tetapi daya saing yang mana hal itu pun tidak diuraikan secara jelas.

 

Selain itu, Eddy juga menolak jika pemerintah dinilai asal-asalan dalam menentukan kebijakan. Karena menurutnya, pemerintah akan mendengarkan masukan-masukan dari sektor industri yang benar-benar terkena dampak.

 

Jika memang terkena dampak untuk sektor industri tersebut, maka banyak alternatif yang bisa dilakukan. Misalnya, melakukan subsidi silang, artinya tarif listrik tetap dinaikkan tetapi industri mendapatkan subsidi lain. ”Makanya kita lihat dulu penyakitnya seperti apa. Ini kan bukan wabah, tetapi menimbulkan penyakit di sektor tertentu,” ujarnya. Secara umum, lanjut Eddy, kebijakan kenaikan TDL memang untuk sektor industri, tapi tidak semua industri yang terkena dampak.

 

Eddy  juga meyakinkan kepada sektor industri bahwa pemerintah akan selalu mendorong perkembangan sektor industri dengan melakukan kebijakan moneter perbankan, regulasi, dan stimulus fiskal. “Pemerintah juga membutuhkan sektor industri, karena kalau industri berkembang, income tax masuk dan ekonomi akan berjalan. Bisnis bukan artinya belas kasihan, ini kan (listrik-red) bukan hibah,” paparnya.

 

Ditemui di tempat yang sama, Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Dahlan Iskan mempertanyakan keluhan kalangan industri yang mempersoalkan kenaikan TDL. Menurutnya, masih banyak hal yang membuat high cost production. “Nah kenapa tidak hal lain saja yang diatasi dulu, baru kemudian listrik. Apakah betul listrik itu membuat high cost?” tanyanya.

 

“Kalau yang high cost itu dikurangi, hal itu tidak mempengaruhi apa-apa. Tarif listrik naik itu kan nggak apa-apa. Kalau tarif listrik yang tidak naik, hal itu membuat struktur kebijakan energi menjadi jelek. Sementara yang diuntungkan adalah sesuatu yang sebetulnya tidak berpengaruh apa-apa,” imbuh Dahlan.

 

Menurut, Dahlan ada faktor-faktor lain yang lebih penting dari listrik, sehingga kenaikan listrik tidak memberatkan industri. Selain masalah listrik, lanjut Dahlan, kalangan industri juga mengusulkan keringanan pajak, biaya pelabuhan dan tarif bea masuk dan ekspor. Terkait dengan mekanismenya seperti apa, Dahlan mengaku belum membahas hal tersebut. “Masih akan dirumuskan,” tandasnya.

 

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info