Menjelang beroperasinya BPJS Kesehatan tahun depan, pemerintah diwajibkan menerbitkan sejumlah peraturan pelaksana sebagai penjabaran amanat dari UU SJSN dan UU BPJS. Peraturan pelaksana itu dibutuhkan sebagai landasan berjalannya BPJS Kesehatan.
Wamenkes Ali Gufron Mukti selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) BPJS Kesehatan, mengaku optimis segala peraturan pelaksana yang dibutuhkan itu akan selesai sebelum 1 Januari 2014. Sampai sekarang pemerintah terus menggodok rancangan regulasi itu dengan serius.
Gufron merasa dalam persiapan pelaksanaan BPJS Kesehatan, pembentukan peraturan pelaksana perlu ditekankan. Sebab, dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR pekan lalu, salah satu poin yang disorot tajam anggota parlemen soal kesiapan regulasi. Oleh karenanya, Gufron menyebut pemerintah sudah membentuk tim percepatan pembentukan regulasi. Dengan dukungan semua pihak, ia yakin beragam peraturan pelaksana yang dibutuhkan BPJS Kesehatan akan selesai dalam waktu beberapa bulan ke depan.
“Kami jamin seluruh peraturan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan BPJS Kesehatan, selesai sebelum 2014. Ini komitmen pemerintah,” kata Gufron dalam acara perayaan hari jadi PT Askes yang ke-45 di kantor PT Askes Jakarta, Senin (15/7).
Selain itu, dalam forum internasional yang dihadirinya sekitar dua pekan lalu, Gufron mengatakan sejumlah negara di dunia mengapresiasi Indonesia karena sedang mempersiapkan pelaksanaan asuransi sosial nasional yaitu lewat BPJS. Namun, ada pula negara lain yang tidak yakin jika Indonesia mampu menggelar asuransi sosial itu.
Bersama beberapa negara lainnya, Gufron menyebut Indonesia mendesak pelaksanaan asuransi sosial semesta atau universal health coverage untuk diterapkan di semua negara di dunia. Hasilnya, PBB mengakomodir usulan itu dengan menuangkannya ke dalam sebuah resolusi. “Kalau kita berhasil melangkah menuju BPJS Kesehatan, Keberhasilan ini akan bergema di tingkat internasional,” tuturnya.
Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Chazali Husni Situmorang, mengatakan keoptimisan pemerintah menerbitkan peraturan pelaksana, seperti Permenkes, dapat dipahami. Pasalnya, peraturan itu tergolong mudah diterbitkan karena regulasi internal. Soal jangka waktu ideal untuk menerbitkan seluruh peraturan pelaksana yang dibutuhkan BPJS Kesehatan, Chazali mengatakan yang terpenting sudah ada sebelum 2014. Pasalnya, bermacam regulasi itu baru dapat beroperasi pada 1 Januari 2014.
Saat ini Chazali melihat Kemenkes sedang merancang Permenkes tentang Asosiasi Fasilitas Kesehatan yang nanti bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Misalnya, mana asosiasi yang akan diajak bekerjasama untuk memberikan pelayanan kesehatan tingkat dasar (PPK I) atau menengah (PPK II). Sedangkan untuk peraturan pelaksana lain seperti Peraturan Presiden (Perpres) dan sejenisnya, sebagian masih dipersiapkan untuk diterbitkan.
Sebagian lagi, Chazali menandaskan, seperti Perpres Jaminan Kesehatan (Jamkes) akan direvisi karena disesuaikan dengan perubahan yang berkembang. Misalnya, pemerintah sudah merancang besaran iuran peserta BPJS Kesehatan. Seperti iuran bagi peserta penerima bantuan iuran (PBI), ditingkatkan dari Rp15.500 menjadi Rp19.225. Sedangkan non PBI, untuk pekerja formal baik PNS ataupun swasta, dipatok 5 persen dari upah sebulan. Serta pekerja non formal, pemerintah membagi iuran menjadi tiga kelas.
Selain itu, Chazali mengingatkan bahwa BPJS Kesehatan harus menekankan persiapan kepesertaan. Pasalnya, ketika BPJS Kesehatan nanti beroperasi, peserta PT Askes yang jumlahnya sekitar 120 juta, ada yang otomatis beralih ke BPJS Kesehatan. Seperti peserta Jamkesmas dan PNS. Namun, mengingat cakupan pelayanan BPJS Kesehatan lebih luas ketimbang yang dilakukan PT Askes selama ini, maka peserta lainnya yang jumlahnya diperkirakan 80 juta orang, harus dicakup. Seperti pekerja sektor informal dan lainnya.
Sejalan dengan itu, Chazali melanjutkan, untuk menghadapi pelaksanaan BPJS Kesehatan, PT Askes harus mempersiapkan cabang di setiap kabupaten/kota. “Untuk menangkap dan mengakomodir calon-calon peserta. Jadi memang harus ada penambahan SDM (di PT Askes,-red),” jelasnya.
Sedangkan Direktur Utama PT Askes, Fachmi Idris, mengatakan transformasi PT Askes ke BPJS Kesehatan bukan sekedar pengubahan lembaga. Tapi sistem jaminan kesehatan dan sosial nasional. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan BPJS Kesehatan dapat diujudkan jika mendapat dukungan penuh dari banyak pihak. Ia berharap dalam waktu yang tersisa beberapa bulan lagi menuju BPJS Kesehatan, semua persiapan dapat dilakukan dengan baik.
Sejalan dengan itu, Fachmi mengaku siap untuk membantu pemerintah merancang regulasi yang diperlukan BPJS Kesehatan. Di samping itu ia menegaskan bahwa hak-hak pekerja PT Askes saat ini tidak akan berkurang ketika BPJS Kesehatan beroperasi. “Kami akan mendorong terus, membantu pemerintah, terutama Kemenkes, untuk menyiapkan regulasi,” ucapnya.
Sementara, Meneg BUMN, Dahlan Iskan, menyambut baik persiapan menuju BPJS Kesehatan yang dilakukan PT Askes. Misalnya, PT Askes sudah menggandeng beberapa provinsi untuk melakukan pilot project BPJS Kesehatan. Mengacu hal itu, Dahlan berharap PT Askes punya pengalaman untuk melaksanakan BPJS Kesehatan. Terkait berubahnya PT Askes menjadi badan hukum milik publik ketika beralih ke BPJS Kesehatan, Dahlan mengaku tidak ada masalah.
Sebab, Dahlan menilai PT Askes dapat mengabdi dimana saja. Entah itu pada lembaga yang berbadan hukum publik atau bukan. Namun yang terpenting, ia berjanji akan memberi dukungan penuh kepada PT Askes untuk bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan. “Kami (Kementerian BUMN,-red) akan memberikan dukungan apapun yang dibutuhkan PT Askes,” tukasnya.
Terkait anak perusahaan PT Askes yang bergerak di bidang asuransi komersil, PT Inhealth, Dahlan menyerahkan segala keputusannya kepada PT Askes. Pasalnya, Dahlan menilai PT Inhealth berada di bawah wewenang PT Askes. “PT Inhealth itu anak perusahaan PT Askes,” ujarnya.
Terpisah, koordinator advokasi BPJS Watch sekaligus anggota presidium KAJS, Timboel Siregar, mengatakan tahun ini merupakan yang terakhir bagi PT Askes merayakan hari jadi. Sebab, tahun depan sudah beralih menjadi BPJS Kesehatan. Ia berharap agar PT Askes dapat bertransformasi dengan lancar menuju BPJS Kesehatan dan menyelesaikan semua “PR” PT Askes. Salah satunya kewajiban PT Askes menjalankan putusan pengadilan atas perkara Ketua Serikat Karyawan PT Askes (Skasi), Itop Reptianto.
Tak ketinggalan, soal nasib PT Inhealth, Timboel membenarkan pernyataan Dahlan yang menyebut perusahaan itu berada di bawah wewenang PT Askes. Namun, Timboel mengingatkan agar tindakan yang diambil terhadap PT Inhealth mengacu peraturan pemerintah (PP) tentang investasi yang nanti diterbitkan sebagai salah satu peraturan pelaksana BPJS. Timboel menilai dalam regulasi itu, akan diatur mengenai nasib anak perusahaan yang dimiliki PT Askes sebagai BPJS Kesehatan.
Menurut Timboel, jika PP Investasi tidak mengizinkan BPJS punya anak perusahaan, maka PT Inhealth selayaknya dijual ke publik dengan mengikuti harga pasar. Apabila PP Investasi mengatur sebaliknya, Timboel melihat ada kemungkinan PT Inhealth menjadi perusahaan asuransi yang memberikan pelayanan asuransi komersil dan mewah.
Namun, Timboel berpendapat PT Inhealth lebih baik dijual ke publik dengan harga pasar. Kemudian, hasil penjualan itu diserahkan seluruhnya untuk memperkuat BPJS Kesehatan. Tapi, jika dalam peraturannya nanti BPJS Kesehatan boleh memiliki anak perusahaan, Timboel khawatir dana BPJS Kesehatan akan tersedot ketika PT Inhealth terlilit masalah keuangan. “Biarlah BPJS Kesehatan fokus dan dananya untuk meningkatkan manfaat yang diperoleh peserta,” pungkasnya kepada hukumonline lewat pesan singkat, Selasa (16/7).
















