Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) resmi meluncurkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional (Stranas) Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM).
Menkumham Yasonna L. Laoly mengatakan bahwa Perpes Stranas Bisnis dan HAM tersebut secara tegas mengamanatkan pelaksanaan bisnis dan HAM di Indonesia secara lebih menyeluruh, mulai dari tingkat daerah hingga pusat.
“Setelah melalui proses perjuangan yang panjang, puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari Selasa, 26 September 2023, rancangan perpres tersebut telah disahkan dan ditandatangani presiden menjadi Perpres Nomor 60 Tahun 2023 tentang Stranas Bisnis dan HAM,” kata Yasonna seperti dilansir Antara di Graha Pengayoman, Kemenkumham, Jakarta, Senin (6/5).
Baca Juga:
- Pelaku Usaha Wajib Baca, Begini Mandat Perpres Stranas Bisnis dan HAM
- Mengenal Lebih Jauh Jenis Peraturan Bernama Perpres
Yasonna mengatakan bahwa Perpres Stranas Bisnis dan HAM akan menjadi panduan yang riil dan lebih terperinci terhadap langkah yang harus dilakukan pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam mengarusutamakan bisnis dan HAM di setiap programnya.
Ia juga menjelaskan bahwa perpres tersebut merupakan bentuk penguatan komitmen pemerintah terhadap implementasi panduan bisnis dan HAM yang dihimpun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam United Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs).
Sebagai kelanjutan dari diluncurkannya perpres tersebut, Kemenkumham saat ini sedang menyusun beberapa peraturan turunan yang di antaranya adalah penyusunan Peraturan Menkumham terkait mekanisme kerja gugus tugas nasional (GTN) dan gugus tugas daerah (GTD) Bisnis dan HAM.
Dijelaskan Yasonna, GTD nantinya bekerja sama melaporkan bisnis dan HAM di wilayahnya ke GTN. Dengan begitu, harap dia, akan terjadi satu jalur komunikasi yang efektif antara GTN dan GTD Bisnis dan HAM.
“GTN dan GTD bisnis dan HAM merupakan bagian tak terpisahkan dari Stranas Bisnis dan HAM. Sesuai dengan Perpres Nomor 60 Tahun 2023, GTN dan GTD Bisnis dan HAM, memiliki tugas mengkoordinasikan dan menyelaraskan pelaksanaan bisnis dan HAM di tingkat pusat dan daerah,” paparnya.
Yasonna menambahkan bahwa terbitnya Perpres Stranas Bisnis dan HAM ini merupakan awal dari tugas yang akan diemban pemerintah dalam memajukan dan melaksanakan bisnis dan HAM di tanah air.
“Dengan terbitnya Perpres Nomor 60 tentang Stranas Bisnis dan HAM, bukan berarti tugas kita sudah selesai. Sebaliknya, terbitnya perpres ini barulah awal dari sekian banyak tugas yang kita emban dalam konteks pemajuan atau melaksanakan bisnis dan HAM,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal (Dirjen) HAM Kemenkumham Dhahana Putra mengatakan ke depannya pemerintah provinsi akan memiliki peran penting dalam pengarusutamaan bisnis dan HAM di daerah karena GTD Bisnis dan HAM akan melibatkan pemerintah provinsi melalui organisasi perangkat daerah (OPD).
“Sesuai dengan perpres, dapat kami sampaikan gubernur-lah yang nanti menjadi ketua sekaligus menetapkan keanggotaan GTD BHAM (Bisnis dan HAM),” ucap Dhahana saat menyampaikan laporan kegiatan.
Bersamaan dengan peluncuran Perpres Stranas Bisnis dan HAM, Kemenkumham juga menggelar agenda pengukuhan GTN Bisnis dan HAM, peluncuran aplikasi SIPHAM, dan penganugerahan untuk 11 satuan kerja di kementerian tersebut yang meraih nilai tertinggi dalam implementasi pelayanan publik berbasis HAM.
Penarik Investor
Sementara, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Mahfud MD menyebut bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional (Stranas) Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) bisa menjadi penarik investor dan konsumen global.
Mahfud, dalam sambutannya saat peluncuran Perpres Stranas Bisnis dan HAM, mengatakan bahwa perpres tersebut merupakan dokumen yang dapat meningkatkan daya saing sektor bisnis Indonesia yang ramah HAM di tingkat global melalui kerja sama multi-sektor.
"Dokumen ini juga berguna untuk meningkatkan daya saing sektor bisnis yang ramah ham di tingkat global, melalui penguatan kerja antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sipil dalam mewujudkan bisnis yang ramah HAM, sehingga menjadi daya tarik investor dan konsumen global," kata Mahfud.
Menurut dia, Stranas Bisnis dan HAM disusun dengan prinsip-prinsip non-diskriminasi, kesetaraan, partisipasi, akuntabilitas, dan keterbukaan yang memuat arah kebijakan dan strategi nasional dalam mendorong terciptanya sektor bisnis yang ramah HAM.
Stranas Bisnis dan HAM, sambung dia, juga bersifat holistik dan komprehensif yang tidak hanya terfokus pada aspek perlindungan HAM dalam konteks bisnis, tetapi juga mencakup aspek pembangunan ekonomi, lingkungan, dan tata kelola bisnis yang berperspektif HAM.
"Dokumen ini juga bersifat adaptif dan dinamis di mana akan terus diperbarui sesuai dengan kebutuhan perkembangan situasi, kondisi, dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia," ujarnya.
Melalui peluncuran Perpres Stranas Bisnis dan HAM, tambah Mahfud, pemerintah Indonesia kian menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan penghormatan dan perlindungan HAM. Karena itu, Mahfud mengapresiasi Kemenkumham atas peluncuran perpres tersebut.
"Saya mengucapkan selamat kepada Kemenkumham, atas terbitnya Perpres Nomor 60 Tahun 2023. Ini merupakan penguatan, perlindungan, dan penghormatan atas hak asasi manusia, khususnya di bidang bisnis," ucapnya.
















