Pemerintah Serap Aspirasi RPP Sektor Perdagangan dan Keagamaan
UU Cipta Kerja:

Pemerintah Serap Aspirasi RPP Sektor Perdagangan dan Keagamaan

Selain RPP sektor lainnya. Ada sektor tiga kanal menyerap aspirasi aturan turunan UU Cipta Kerja yakni portal website UU Cipta Kerja, menggelar roadshow ke sejumlah daerah, hingga membentuk tim independen.

Rofiq Hidayat
Bacaan 4 Menit

Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Hubungan Antar Lembaga Kementerian Perdagangan, Indrasari Wisnu Wardhana mengatakan penyusunan RPP terkait dengan sektor perdagangan, tetap mengacu UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Khususnya Pasal 27 UU 12/2011 yang menyebutkan, “Rancangan Peraturan Pemerintah berasal dari kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan bidang tugasnya.”

“Perlunya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan diatur Pasal 96 UU 12/2011,” Indrasari Wisnu Wardhana dalam kesempatan yang sama. 

Pasal 96

(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan/atau d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Dalam sektor perdagangan setidaknya terdapat 10 pasal dalam UU 11/2020 yang mengatur tentang perdagangan yang mesti dijabarkan yakni Pasal 33, 38, 42, 45, 47, 52, 52, 74, 77, 81. Sedangkan 5 pasal mengatur perdagangan luar negeri yakni Pasal 11, 14, 15, 24, 30. Sedangkan 8 pasal mengatur bidang pengawasan yakni Pasal 6, 57, 60, 61, 98, 99, 100 dan 102. “Kurang lebih itu yang harus dijabarkan Kementerian Perdagangan dalam membuat RPP,” ujarnya.

Serahkan draf RPP

Di tempat yang sama, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Direktorat Jenderal (Ditjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama, Muhammad Arfi Hatim mengatakan UU Cipta Kerja mengamanatkan pembuatan RPP. Salah satu yang diatur tentang mekanisme perizinan usaha penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Dia menerangkan operasional penyelenggaraan ibadah haji khusus diberikan ke Kementerian Agama sebagaimana diatur UU No.8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Tapi, pengaturan ini ditarik menjadi klaster keagamaan dalam UU Cipta Kerja. Baginya, UU 11/2020 memberi kemudahan masyarakat di sektor perizinan usaha bidang keagamaan.

“Sebanyak 23 pasal dalam UU 8/2019 yang diubah dan terdapat 2 penambahan pasal, sehingga ada 25 pasal yang akan diimplementasikan dalam UU Cipta Kerja melalui aturan turunan,” ujarnya.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info