Dengan common identifier, lanjutnya, seluruh data akan terintegrasi dan semakin memperkaya serta memperdalam basis data pemerintah. Sekaligus bisa menjadi pondasi big data analisis yang bisa dipakai untuk meningkatkan dan mengoptimalisasikan penerimaan negara dan merumuskan kebijakan untuk kepentingan masyarakat.
“Saat ini sambil membangun pondasi tersebut DJP melakukan integrasi data matching NIK dengan NPWP, ini terus dan sedang dilakukan sehingga NIK identik dengan NPWP dan ini akan semakin lengkap, akurat dan baik dalam membangun sebuah analisis, baik yang sifatnya prediktif, proyeksi maupun berbagai rekomendasi kebijakan dan memformulasikan hal-hal penting seperti sekarang ini,” tegasnya.
Mantan Dirjen Pajak Hadi Purnomo menambahkan bahwa optimaisasi penerimaan pajak harus sejalan dengan kepatuhan WP yang tinggi. Dengan sistem self assessment kepatuhan pajak di Indonesia masih rendah, sehingga SIN dapat menjadi jalan keluar untuk memperbaiki tax ratio yang rendah.
“SIN pajak itu sama dengan CCTV keuangan WP. Kalau sudah ada CCTV orang terpaksa jujur. Lewat SIN, intensifikasi bisa mengungkap WP yang tidak jujur dan ekstensifikasi mencari yang sembunyi. Pertanyaanya dengan sistem self assessment mampukan DJP memonitor jumlah, itemnya lengkap dan jelas sumbernya? SIN pajak mampu untuk mengatasi hal ini,” katanya pada acara yang sama.
