Dengan demikian, lanjut Edmon, ada kepentingan hukum yang perlu diatur melalui UU ITE tersebut yaitu kepentingan hukum untuk memperoleh kekuatan pembuktian terhadap informasi elektronik dan untuk memperoleh penyelenggaraan sistem elektronik yang baik.
Fokus pertama dari keberadaan RUU ITE menurut Edmon adalah memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan suatu data atau informasi yang dihasilkan oleh sistem elektronik, berikut akuntabilitas sistem elektronik itu sendiri yang dilengkapi dengan ketentuan hukum yang mengatur pengembangan dan penyelenggaraanya serta akibat pemanfaatannya, baik untuk kepentingan hukum individual, komunal, nasional bahkan internasional.
Ditambahkan oleh Edmon bahwa aspek hukum yang terkait suatu informasi elektronik merupakan batasan terhadap sejauh mana penerapan prinsip upaya terbaik telah dilakukan pembuat teknologi. Termasuk oleh penyelenggara. Semuanya akan berekses kepada suatu mekanisme pertanggungjawaban hukum kepada setiap pihak, terkait dengan eksistensinya, termasuk pengguna, ujar pengajar hukum telematika di Universitas Indonesia tersebut.
Informasi elektronik menurut Edmon telah diterima sebagai alat bukti yang sah untuk tindak pidana korupsi, money laundering dan terorisme. Namun demikian, menurut Edmon bukan berarti UU ITE tidak diperlukan. UU ITE akan memberikan tempat agar suatu informasi elektronik dapat diterima, dan memberikan prosedur tertentu untuk pedoman bagi hakim dalam pemeriksaan dan pembuktian.
Misalkan e-mail dimanipulasi orang lain. Sebelum adanya UU ITE hakim bisa menolak. Kalaupun diterima, bisa saja tidak diverifikasi. Dengan adanya UU ITE, hakim tidak bisa menolak data elektronik dan harus memeriksa validitas data tersebut, jelas Edmon.
Menurut Edmon, jika telah ada UU yang menerima keberadaan sistem security secara baik maka sepanjang tidak dapat dibuktikan lain, subyek hukum yang tercatat oleh sistem tidak dapat menampiknya karena telah dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas informasi tersebut.
Edmon berharap istilah yang disebut dalam RUU ITE jangan hanya cyber law, melainkan juga konvergensi telematika karena ITE tidak hanya untuk internet melainkan keseluruh sistem elektronik. Edmon juga menilai perlu ada simulasi berdasarkan beberapa kasus yang terjadi di beberapa negara. Selain itu, perlu juga adanya pemberdayaan dan pengembangan kemampuan profesional penunjang yang telah ada
Edmon mengkhawatirkan adanya lembaga sertifikasi keandalan sebagaimana disebutkan dalam RUU ITE akan menjadikan ekonomi biaya tinggi. Selain itu, Edmon berharap agar pidana diterapkan juga untuk pelaku pidana dalam bidang informasi dan transaksi elektronik yang tidak menggunakan komputer, serta perlu adanya putusan penghentian sistem sekiranya kepentingan hukum menghendakinya.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) Baskoro Widyopranoto dalam kesempatan yang sama menyesalkan saat ini masih terdapat perdebatan di kalangan penegak hukum mengenai bisa atau tidaknya data elektonik digunakan sebagai alat bukti. Maka sudah menjadi tugas aparat penegak hukum untuk menyamakan persepsi antara mereka bahwa data elektronik bisa dijadikan alat bukti, ujarnya.
Belum adanya regulasi yang khusus mengatur pemanfaatan serta perlindungan informasi dan transaksi elektronik membuat kehadiran RUU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjadi sangat penting. Menurut Direktur Jenderal Aplikasi Telematika Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo) Cahyana Darmabrata, pemerintah ingin secepat mungkin RUU Itu disahkan. Diharapkan triwulan kedua tahun 2007 sudah disahkan, tutur Cahyana dalam seminar Sosialisasi RUU ITE di Fakultas Hukum UI, Kamis (7/9).
Berlarut-larutnya penyelesaian RUU ITE menurut Cahyana karena faktor teknis. Sebelumnya ada dua naskah akademis untuk RUU tersebut yaitu dari Departemen Perindustrian dan dari Departemen Perhubungan. Dua naskah itu memakan waktu. Lima tahun terakhir ini kita mengalami perubahan rezim pemerintahan dari Presiden Megawati ke SBY. Jadi draft yang berasal dari Pemerintah dikembalikan. Barulah pada masa SBY itu dajukan kembali. Banyak anggota Pansus RUU ITE yang ikut di Pansus lain, maka tanggal 27 September diadakan rapat untuk membahas mekanisme UU ini, ungkap Cahyana.
Meski RUU ITE tersebut belum disahkan menjadi UU, Cahyana menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan serangakaian Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) sebagai pendukung UU ITE nantinya. RPP yang telah disiapkan yaitu RPP Penyelenggaraan Sistem elekktronik, RPP Kontrak elektronik, RPP Sertifikat Elektronik, RPP Tanda Tangan Elektronik, RPP Lembaga Sertifikasi Keandalan. Sementara itu RPM yang telah disiapkan adalah RPM Nama Domain, dan RPM Pedoman Penyelenggaraan Certification Authority di Indonesia.
Menurut Cahyana, tidak ada hal yang krusial dalam RUU ITE, tetapi ada beberapa hal yang justru akan diperluas pengaturannya, terutama menyangkut ponografi. Informasi tentang pornografi kan tidak hanya sekedar satu bagian saja karena pornogrfi itu macam-macam, ada pornografi anak, ada cyber porn, ada website yang menggunakan nama domain tertentu yang berbau pornografi dan sebagainya, tambah Cahyana.
Pentingnya kehadiran UU ITE juga diungkapkan oleh Direktur Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi (LKHT) Edmon Makarim. Menurut Edmon, paradigma dan perilaku masyarakat dalam berkomunikasi kini telah berubah dari yang tidak tertulis menjadi tertulis dan selanjutnya dengan elektronik.
















