Pemerintah Siapkan Sembilan Sabuk Pengaman
RAPBN-P 2008

Pemerintah Siapkan Sembilan Sabuk Pengaman

Belum genap satu semester berjalan, Pemerintah sudah memikirkan perubahan anggaran negara 2008. Alasannya, kondisi ekonomi global yang lagi meriang. Meski berencana main aman, Pemerintah justru memperkirakan defisit anggaran makin membengkak.

Ycb/CRD
Bacaan 2 Menit

 

Dalam paparan tertulisnya, Burhanuddin menganggap perekonomian Amerika Serikat yang demam menjalar juga ke kondisi global. Lesunya bisnis properti dan limbungnya subprime mortgage asal Paman Sam ini masih terasa dampaknya. Burhanuddin memperkirakan pertumbuhan ekonomi negeri Hollywood tahun ini menurun dari prediksi semula 1,9 persen menjadi 1,5 persen. Hal ini menular pula pada perkiraan pertumbuhan ekonomi dunia, dari 4,4 persen menjadi 4,1 persen.

 

Karena itu pula, BI buru-buru meralat sejumlah asumsi ekonomi 2008. Pertumbuhan ekonomi, misalnya. Jika semula APBN 2008 mematok angka 6,8 persen, kali ini BI menggesernya pada kisaran 6,2-6,8 persen.

 

Demikian halnya prakiraan laju inflasi. Awalnya, APBN 2008 mencantumkan angka 6,0 persen. Lantas BI tak mau terlalu berani. Otoritas moneter ini dengan hati-hati memasang perkiraan 6,0-6,5 persen. BPS mencatat, inflasi Januari lalu saja sudah sebesar 1,77 persen.

 

Ani lantas tak tinggal diam. Jajaran Lapangan Banteng sudah menyusun sembilan jurus pengaman APBN 2008 (lengkapnya, lihat tabel). Untuk mendongkrak penerimaan negara, Pemerintah nampaknya masih merapal jurus lama: optimalisasi pajak dan dividen BUMN.

 

Sembilan Langkah Pengamanan APBN 2008

A. Optimalisasi Pendapatan

1. Optimalisasi Perpajakan, PNBP, dan Dividen BUMN

- Penyesuaian Tarif PPh tetap: badan 30%, pribadi 35%

- Intensifikasi perpajakan sektor booming (pertambangan dan perkebunan) serta penerimaan cukai

- Tambahan penerimaan bea keluar (PE) untuk CPO dan produk turunannya

- Pengenaan bea keluar pertambangan (batubara, emas, nikel, timah)

- Dividen interim dari BUMN (Pertamina dan non-Pertamina)

B. Penghematan Belanja

2. Penggunaan Dana Cadangan APBN

Contingency Policy Measures

3. Penghematan dan Penajaman Prioritas Belanja K/L

Rupiah K/L, pinjaman proyek (PHLN) K/L, dana penyesuaian ke daerah

4. Perbaikan Parameter Produksi dan Subsidi BBM dan Listrik

- Optimalisasi produksi/lifting minyak

- Program konversi mintak tanah ke LPG

5. Program hemat energi dan efisiensi Pertamina serta PLN

- Subsidi BBM: Alpha BBM turun 1% dari 13,5% menjadi 12,5%

- Subsidi listrik: Memastikan rasio penggunaan BBM untuk pembangkit maksimum 27%

C. Pelonggaran Defisit dan Optimalisasi Pembiayaan

6. Pemanfaatan Dana Kelebihan (Windfall) di Daerah Penghasil Migas melalui instrumen utang

- Surplus kas daerah penghasil migas ditempatkan pada instrumen bebas risiko, seperti Surat Berharga Negara (SBN)

- SBN dibeli langsung oleh daerah untuk mengurangi biaya intermediasi, dan daerah langsung menikmati keuntungannya

7. Penerbitan Obligasi dan Optimalisasi Pinjaman Program

- Penambahan Obligasi Syariah (sukuk), ORI, dan SPN

- Optimalisasi pinjaman program

D. Program Stabilisasi Harga

8. Pengurangan beban pajak komoditas pangan strategis

- Penurunan bea masuk impor beras

- Melanjutkan dan perluasan PPN ditanggung Pemerintah bagi industri minyak goreng; penerapan bea keluar CPO dan produk turunannya

- Penurunan bea masuk dan PPh impor terigu; PPN gandunm dan terigu ditanggung Pemerintah

- Penurunan bea masuk impor dan PPh impor kedelai

9. Penambahan subsidi pangan

- Menambah volume beras Raskin kepada rumah tangga sasaran

- Melanjutkan operasi pasar minyak goreng

- Bantuan langsung kepada perajin tempe dan tahu

Sumber: Departemen Keuangan, untuk Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, 4 Februari 2008

 

Belum ada gambaran yang jelas berapa jatah dividen dari sejumlah perusahaan plat merah ini. Yang pasti, delapan BUMN sektor usaha jasa tahun lalu membukukan laba sebesar Rp32,80 miliar. Hal ini diulas oleh Deputi Menter Negara BUMN Bidang Usaha Jasa Muchayat, di muka Komisi VI DPR (Bidang Industri, Perdagangan, dan BUMN), Senin lalu (4/2).

 

Kebijakan Fiskal

Pemerintah sebenarnya hendak menggenjot pendapatan, dari asumsi awal APBN 2008 Rp781,3 triliun menjadi Rp823,3 triliun pada RAPBN-P. Namun, Ditjen Pajak justru gencar menggalakkan insentif pajak.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info