Pemerintah Sodorkan Ratusan DIM RUU MK
Berita

Pemerintah Sodorkan Ratusan DIM RUU MK

DPR segera membentuk tim Panitia Kerja (Panja) untuk membahas DIM RUU MK yang berjumlah 121.

Oleh:
Rofiq Hidayat
Bacaan 2 Menit

Dia menyebutkan dari 121 DIM yang diserahkan pemerintah bakal dibahas secara mendalam oleh tim Panja RUU MK, khususnya 10 DIM yang bersifat substansi. Menurutnya, masing-masing fraksi pun bakal membahas 10 DIM bersifat substansi serta 2 DIM bersifat substansi baru. Namun demikian, pembahasan yang dilakukan masing-masing fraksi tidaklah bersifat mengikat..

Politisi Partai Golkar itu melanjutkan Panja yang umumnya berisi anggota Komisi III dari masing-masing fraksi partai bakal serius membahas RUU MK. Maklum, di tengah masa pandemi Covid-19, kerja-kerja legislasi di Komisi III memang menurun. Karena itu, melihat materi muatan RUU MK, angota Komisi III memiliki semangat baru. Rencananya, pembukaan pembahasan RUU MK di tingkat Panja bakal digelar pada Rabu (26/8/2020) besok.

“Kami akan membahasnya, karena anggota lagi semangat-semangatnya membahas RUU,” katanya.

Seperti diketahui, RUU MK menjadi usul inisiatif DPR. Karena itu, DIM disusun oleh pemerintah. Dalam draf RUU MK yang dibuat DPR memuat empat poin penting perubahan. Pertama, kedudukan, susunan dan kekuasaan hakim konstitusi. Kedua, pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi. Ketiga, kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi serta Dewan Etik MK. Keempat, putusan MK. 

Sementara pemerintah memberikan perhatian lima poin penting. Pertama, batas usia minimum hakim konstitusi. Kedua, persyaratan hakim konstitusi yang berasal dari lingkungan peradilan Mahkamah Agung. Ketiga, batas pemberhentian hakim konstitusi karena berakhir masa jabatannya. Keempat, anggota Majelis Kehormatan MK yang berasal dari akademisi yang berlatar belakang hukum. Kelima, legitimasi hakim konstitusi yang sedang menjabat terkait perubahan UU MK ini.  

Tags:

Berita Terkait