Pemerintah Susun RUU Perdagangan Perempuan dan Anak
Berita

Pemerintah Susun RUU Perdagangan Perempuan dan Anak

Perdagangan perempuan dan anak marak di beberapa daerah. Untuk mencegahnya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan telah menyusun RUU Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak.

Amr
Bacaan 2 Menit

 

Menurut Romli, proses kriminalisasi harus ditujukan untuk memberantas pertumbuhan organisasi kejahatan yang memiliki kegiatan dalam perdagangan orang termasuk wanita dan anak-anak. Dalam kriminalisasi tersebut, harus dijabarkan unsur-unsur pokok yang dapat menciptakan organisasi kejahatan tersebut.

 

Hal itu, menurut Romli, harus diperhatikan karena Konvensi Transnational Organized Crime (TOC) Tahun 2000 memfokuskan pelaku human trafficking terhadap organisasi kejahatan (organized crime) bukan pada perorangan dan korporasi. Ia khawatir data, yang ada terkait perdagangan anak adalah korban perbuatan perorangan atau korporasi tapi bukan suatu organisasi kejahatan.

 

Konvensi TOC merupakan induk ketentuan bagi tiga protokol tambahannya, sehingga ketiga protokol tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konvensi tersebut. Ketiga protokol tambahan itu adalah Protocol to Prevent Suppresion and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, Protocol Against Smuggling of Migrants by Land, dan Protocol against Smuggling of Firearms.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info