Pemerintah Tegaskan Larangan Paham Komunisme Sudah Final
RUU Haluan Ideologi Pancasila:

Pemerintah Tegaskan Larangan Paham Komunisme Sudah Final

Mahfud menegaskan akan menolak jika ada usulan memeras Pancasila menjadi Trisila atau Ekasila.

Aida Mardatillah
Bacaan 2 Menit

Sebelumnya, RUU ini mendapatkan respon keras dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Wakil Ketua Umum MUI Muhyiddin Junaidi mengatakan RUU HIP telah mendistorsi subtansi dan makna nilai-nilai Pancasila sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945.

“Kami memaknai dan memahami pembukaan UUD 1945 dan batang tubuhnya telah memadai sebagai tafsir dan penjabaran paling otoritatif dari Pancasila. Adanya tafsir baru dalam bentuk RUU HIP justru telah mendegradasi eksistensi Pancasila,” kata Muhyiddin dalam Maklumat Dewan Pimpinan MUI Pusat dan Dewan Pimpinan MUI Provinsi Se-Indonesia tertanggal 12 Juni 2020, yang dikutip Hukumonline, Sabtu (13/6/2020) kemarin.

Dalam Maklumat itu disebutkan tidak dicantumkannya TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, yang menyatakan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Republik Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunis/marxisme-leninisme, merupakan bentuk pengabaian terhadap fakta sejarah.

RUU HIP, kata Muhyiddin, telah memeras Pancasila menjadi Trisila, lalu menjadi Ekasila yakni gotong royong adalah nyata-nyata merupakan upaya pengaburan dan penyimpangan makna dari esensi Pancasila itu sendiri. Hal ini secara terselubung ingin melumpuhkan keberadaan sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, yang telah dikukuhkan dengan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, serta menyingkirkan peran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Hal ini bentuk pengingkaran terhadap pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 sebagai dasar negara, sehingga bermakna pula sebagai pembubaran NKRI berdasarkan pada 5 sila tersebut,” lanjutnya. 

MUI meminta kepada fraksi-fraksi di DPR untuk tetap mengingat fakta sejarah yang memilukan yang dilakukan oleh PKI. Terutama persitiwa sadis dan tak berperikemanusiaan yang mereka lakukan khususnya pada tahun 1948 (Pemberontakan PKI di Madiun) dan tahun 1965 (Gerakan 30 September 1965). “Keberasaan RUU HIP patut dibaca sebagai bagian dari agenda itu, sehingga wajib RUU HIP ditolak dengan tegas tanpa kompromi apapun,” pintanya.

MUI pun mensinyalir konseptor RUU HIP ini adalah oknum-oknum yang ingin membangkitkan kembali paham PKI, sehingga patut diusut pihak yang berwajib. “MUI meminta dan mengimbau kepada umat Islam Indonesia agar tetap waspada dan selalu siap siaga terhadap penyebaran paham komunis dengan berbagai cara dan metode licik yang mereka lakukan saat ini,” demikian bunyi Maklumat tersebut.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info