Pemerintah menegaskan Pasal 44 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) untuk mengurangi atau menekan angka kasus pembalakan liar khususnya di hutan konservasi.
Menurut pandangan mereka, apabila pemanfaatan kayu hasil pembalakan liar dibolehkan justru akan membuka modus operandi baru pembalakan liar dari hulu hingga hilir yang dilakukan oknum secara terorganisir.
“Ini bisa berakibat mereka yang memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar secara sah dengan dalih kepentingan sosial dan pendidikan akan meningkatkan pembalakan hutan liar dalam hutan konservasi,” ujar Dirjen Penegakkan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rasio Ridho Sani saat menyampaikan pandangan pemerintah dalam sidang uji materi UU P3H di Gedung MK, Rabu (12/10).
Pasal 44 ayat (1) UU P3H menyebutkan “Barang bukti kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil dari penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi dimusnahkan, kecuali untuk kepentingan pembuktian perkara dan penelitian.”
Rasio mengakui dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memang masih terdapat barang bukti kayu dari hutan konservasi sebesar 1.043 M3 yang tersebar di seluruh Balai Besar Konservasi Sumber Daya dan Taman Nasional di Indonesia. Hingga saat ini keberadaan barang bukti kayu (sitaan illegal) belum dapat dimusnahkan karena terkendala biaya cukup besar. Seperti, biaya identifikasi, pengangkutan, perawatan, pengamanan, dan pemusnahan. (Baca juga: Dosen UI Dkk Minta Kayu Sitaan Bisa Dimanfaatkan untuk Pendidikan)
“Tetapi, kondisi ini tidak meniadakan berlakunya Pasal 44 ayat (1) UU P3H,” kata Rasio di hadapan Majelis Mahkamah yang diketuai Arief Hidayat.
Bagi Pemerintah apabila ketentuan tersebut dikabulkan dengan memperluas cakupan justru berdampak terputusnya mata rantai dan terganggunya ekosistem hutan konservasi. Selain itu, semakin maraknya pembalakan liar dalam hutan konservasi dengan modus untuk kepentingan sosial dan pendidikan. “Karena itu, kami tetap berkesimpulan Pasal 44 ayat (1) UU P3H tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga permohonan ini seharusnya ditolak,” harapnya.
