Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja atau sekolah di luar negeri yang aktif menggunakan hak suaranya dalam pemilihan umum (Pemilu) tentu akan bergembira mendengar kabar ini. Pasalnya, DPR dan Pemerintah tengah menggodok kemungkinan WNI di luar negeri memberikan suaranya terlebih dahulu dalam pemilu.
Hal ini tertuang dalam draf revisi UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 4 ayat (4) dalam RUU itu menyatakan “Pemungutan suara di luar negeri dapat dilaksanakan bersamaan atau sebelum pemungutan suara pada hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3)”.
“Kami menyambut baik dimasukkannya ketentuan yang mengatur early vooting ini ke dalam RUU,” ujar Direktur Eksekutif Centre for Electoral Reform (Cetro) Hadar Gumay di Jakarta, Kamis (31/3).
Hadar mengatakan ketentuan ini bertujuan untuk melengkapi Pasal 4 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Pemungutan suara dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional”.
“Pasal 4 ayat (4) itu bisa memudahkan WNI di luar negeri untuk menggunakan hal pilihnya dalam pemilu,” jelas Hadar lagi.
Lebih lanjut, Hadar menjelaskan ketika pemilu berlangsung di Indonesia maka hari itu kerap bertepatan dengan hari kerja di luar negeri. Alhasil, ini menjadi kendala bagi WNI yang ingin menggunakan hak pilihnya. “Mereka malas datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena bertepatan dengan hari kerja. Kita kan juga tak bisa memaksa pemerintah sana untuk menetapkan hari libur untuk pemilu Indonesia,” jelasnya.
Karenanya, aturan pemungutan suara di luar negeri sebelum pemungutan suara digelar di Indonesia, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi WNI di luar negeri dalam pemilu. “Kita tentu berharap partisipasi pemilih meningkat sehingga semua menggunakan hak suaranya,” jelas Hadar.
Sayangnya, dalam RUU ini tidak ditentukan berapa lama rentang waktu pemilihan di luar negeri dengan pemilihan yang digelar di Indonesia. Pasal 4 ayat (6) menyatakan bahwa aturan lebih lanjut mengenai pemungutan suara di luar negeri itu diatur dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.
Namun, Hadar mengusulkan agar early voting maksimal digelar seminggu sebelum pemungutan suara di Indonesia. “Ya, disesuaikan saja dengan hari libur atau akhir pekan di negara itu. Kalau libur, mereka mungkin lebih tertarik datang ke TPS,” ujarnya.
Anggota DPR dari Partai Amanat Nasional Totok Daryanto mengakui RUU itu memang membolehkan pemungutan suara di luar negeri sebelum atau berbarengan dengan pemungutan suara di Indonesia. Ia mengatakan RUU ini tak menghendaki bila pemungutan suara di luar negeri dilakukan sesudah pemungutan suara di Indonesia.
“Kalau sesudah pemungutan di Indonesia, nanti dia (WNI di luar negeri,-red) tidak mempunyai independensi dalam memilih. Nanti mereka terpengaruh dengan hasil pemilu yang sudah dilaksanakan di Indonesia,” jelasnya lagi.
Totok mengaku tak sependapat dengan ide Hadar bahwa pemungutan suara di luar negeri boleh dilakukan seminggu sebelum pemungutan suara di Indonesia. “Itu tak mungkin. Terlalu lama. Maksudnya, sehari sebelum atau jaraknya 24 jam,” pungkasnya.
Di UU No 10 Tahun 2008, early voting memang tidak memungkinkan. Karena, Pasal 157 ayat (2) menegaskan bahwa pemungutan suara di luar negeri dilakukan pada waktu yang sama atau waktu yang disesuaikan dengan waktu pemungutan suara di Indonesia. Meski waktu pelaksanaannya diharuskan berbarengan, namun pada ayat berikutnya diatur kemudahan bagi WNI yang kesulitan mendatangi TPS pada hari pemungutan suara. Kemudahan itu adalah pemilih dapat memberikan suara melalui pos yang disampaikan kepada PPLN di Perwakilan Republik Indonesia setempat.
