Pemprov Jakarta Maksimal Cegah Kemacetan
CLS Kemacetan

Pemprov Jakarta Maksimal Cegah Kemacetan

Beralasan daya tarik Jakarta menjadi penyebab kemacetan.

HRS
Bacaan 2 Menit
Pemprov Jakarta maksimal cegah kemacetan di ibu kota negara. Foto: Sgp
Pemprov Jakarta maksimal cegah kemacetan di ibu kota negara. Foto: Sgp

Setelah gagal mencapai kata sepakat dalam mediasi pada 10 September lalu, perkara citizen lawsuit tentang kemacetan masuk ke pemeriksaan pokok perkara. Pada Rabu (3/10), sidang perkara itu mendengarkan jawaban dari Presiden dan Pemprov DKI Jakarta, Rabu (3/10).

Kuasa hukum Pemprov DKI Jakarta Haratua Purba menyatakan Pemprov telah mencari akar masalah penyebab kemacetan di ibu kota negara. Penyebab kemacetan di Jakarta adalah karena Jakarta memiliki daya tarik sebagai pusat kegiatan perekonomian. Sehingga, banyak orang yang tertarik untuk bekerja di kota metropolitan ini.


“Untuk diketahui, Jakarta sebagai ibukota negara dihuni oleh 9,6 juta jiwa atau setara dengan 13.000 jiwa/km2 dan pada siang hari akan bertambah 12,2 juta jiwa,” tutur Haratua ketika dihubungi hukumonline, Kamis (4/10).


Secara keseluruhan, sambungnya, kebutuhan perjalanan manusia sudah melampaui 20 juta perjalanan setiap hari. Aktivitas ini mencapai puncaknya pada pagi dan sore hari sehingga kemacetan di Jakarta tidak dapat dihindari.


Lebih lanjut, Haratua mengatakan Jakarta hanya memiliki rasio jalan sebanyak 6,2 persen. Jika dibandingkan dengan kota besar di negara lain, rasio jalan di Jakarta tergolong kecil. Untuk Singapura saja, rasio jalannya sebesar 12 persen, Tokyo sebesar 20 persen, dan New York 18 persen. Akibat rasio jalan yang terlalu kecil, kemacetan terjadi lagi.


Mencoba mengurai persoalan ini, Pemprov Jakarta berupaya menerapkan pola transportasi makro. Salah satu cara yang ditempuh adalah membangun jalan layang di atas jalan yang telah ada seperti jalur Blok M–Jalan Antasari dan jalan layang bukan tol dari Kampung Melayu–Tanah Abang.


Upaya lain yang ditempuh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah membangun sistem Transjakarta. Hingga tahun 2012, sistem ini sudah beroperasi 12 koridor Transjakarta dengan panjang jalur 207,3 km dan mengangkut 129,9 juta penumpang per tahun.


Untuk melayani seluruh penumpang, Pemprov menyediakan 218 halte busway yang tersebar di titik-titik strategis. Kesemua koridor dilayani 669 busway yang beroperasi dari pagi hingga malam hari. Bahkan, Transjakarta dilengkapi beberapa bus khusus (feeder bus) untuk menghubungkan rute dalam kota Jakarta dan menembus kota-kota penunjang seperti Bekasi dan Tangerang.


Cara lain yang ditempuh Pemprov adalah menyediakan sistem transportasi massal dengan kapasitas besar. Yaitu membuat Mass Rapid Transit (MRT). Kapasitas MRT mencapai 300.000 penumpang per hari. Dengan adanya MRT maka bepergian di Jakarta akan ekonomis, nyaman dan tepat waktu.


“Selain itu, MRT juga akan mengurangi polusi karena berkurangnya penggunaan mobil pribadi secara massal demi efisiensi bahan bakar dan waktu tempuh perjalanan,” lanjut Haratua.


Terakhir, upaya pelengkap yang dilakukan adalah peningkatan utilitas jaringan Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek dengan membangun lima stasiun baru Mampang Baru, Roxy, Matraman, Tomang dan Bandengan. Selain itu, juga dibangun lima stasiun transit, yaitu Manggarai, Tanah Abang Duri, Jatinegara dan Kampung Bandang.


Tidak hanya stasiun baru dan stasiun transit, sebanyak sembilan stasiun yang terkoneksi dengan delapan koridor  transjakarta yaitu Sudirman, Jakarta Kota, Juanda, Gambir, Mampang, Matraman, Tomang, Tanjung Priok dan Pasar Senen juga akan dibangun serta lima stasiun yang dilengkapi dengan taxi rank di Jatinegara, Manggarai, Pasar Senen, Gambir, dan Juanda.


“Untuk hal ini, Pemprov DKI Jakarta akan bekerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia,” pungkasnya.


Upaya kuasa hukum tergugat meyakinkan majelis hakim tak membuat penggugat luruh. Penggugat, yang juga berprofesi sebagai advokat, Ngurah Anditya Ari Firnanda tetap tidak puas. Ngurah mengatakan pemaparan Pemprov secara teori sangat bagus, tetapi tidak dengan fakta di lapangan.


“Dalam tataran teori telahok, tetapi faktanya masih tetap macet,” sebut Ngurah ketika dihubungi hukumonline, Jumat (5/10).


Meski, Ngurah mengakui akan upaya Pemprov Jakarta mengatasi kemacetan. Tapi, dia menilai Pemprov DKI masih kurang perhatian. Semisal jalan layang. Menurutnya, pembuatan jalan layang ini memerlukan biaya cukup besar dan ruang di Jakarta sudah cukup sempit. Begitu juga dengan MRT. Hingga saat ini, proyek MRT belum menampakkan hasil nyata.


Tak hanya menyampaikan kritik, Ngurah memberikan saran kepada Pemprov atas persoalan ini. Ia mengatakan tidak perlu muluk-muluk dalam menyelesaikan hal ini, cukup dimulai dengan langkah sederhana. Seperti membatasi penggunaan kendaraan pribadi dan memaksimalkan transportasi publik. Upaya lain adalah penertiban parkir liar. Ia mengambil contoh di Pasar Gembrong. Jika satu mobil parkir sembarangan, bisa menyebabkan kemacetan sepanjang lima meter.


“Masak pemerintah yang memiliki kekuasaan tidak punya taring untuk menertibkan parkir liar? Pemerintah harus berani dan tegas dalam mengambil sikap,” pungkasnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info