Menteri Keuangan yang juga mantan Ketua Komite Sistem Stabilitas Keuangan (KSSK) Sri Mulyani Indrawati menegaskan, penanganan Bank Century oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sejak 21 November 2008, tidak menggunakan Perpu Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK). Penanganan Bank Century setelah tanggal itu dilakukan berdasarkan UU LPS No. 24 Tahun 2004.
Di hadapan Pansus Angket Century, Rabu, (13/1), Sri Mulyani menjelaskan, Perpu JPSK memang digunakan KSSK saat menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik pada 20-21 November 2008. Namun sejak 21 November 2008, Perpu itu tidak digunakan lagi. “Penanganan Bank Century kita serahkan ke LPS karena itu sesuai dengan UU LPS,” kata Sri Mulyani.
Seperti diketahui, pada 18 Desember 2008, DPR menolak Perpu JPSK menjadi undang-undang. Mengenai keputusan DPR tersebut, Sri Mulyani mengatakan, hal itu tidak mempengaruhi penanganan Bank Century oleh LPS. Demikian pula saat ada perubahan data-data Bank Century dengan CAR yang merosot minus 3 persen menjadi minus 35 persen, menurut Sri Mulyani hal itu juga tidak mempengaruhi keputusan KSSK untuk menyelamatkan Bank Century.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam hasil audit investigasinya menyatakan, dari Rp6,7 triliun dana bailout Bank Century yang disalurkan LPS, sebanyak Rp2,8 triliun di antaranya tidak memiliki dasar hukum. Hal itu terjadi karena dana penyelamatan masih disalurkan ketika Perpu JPSK sudah ditolak DPR.
Sri Mulyani mengakui bahwa Bank Century merupakan bank dengan ukuran kecil. Namun, katanya, masalah sistemik bukan dilihat dari sisi kecil atau besarnya bank. “Bank berdampak sistemik bukan dilihat pada size, tetapi transmisi kepanikan,” ujarnya.
Ia bersikeras keputusan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik dilandasi oleh situasi saat itu. “Ketika itu, kepanikan sangat mungkin terjadi karena adanya simpanan di atas Rp2 miliar yang tidak dijamin dikhawatirkan bisa memacu krisis,” kata Menkeu.
Dijelaskan Sri Mulyani, saat itu pemerintah menghadapi pergulatan kebijakan yang mungkin memunculkan kepanikan sehingga bisa menimbulkan krisis perbankan. Menurutnya, berdasarkan pemaparan Bankk Indonesia (BI), saat itu ada 23 bank yang menghadapi persoalan yang sama. “Lima bank kondisinya sangat mirip dengan Bank Century,” tuturnya. Bila saat itu lebih dari satu bank yang mengalami krisis, sambungnya, maka pemerintah harus mempertimbangkan kapasitas LPS.
Serang Balik
Bukan itu saja. Sri Mulyani mengatakan keputusannya menyelamatkan Bank Century didasari atas ‘rekomendasi’ beberapa pihak. Salah satunya, Maruar Sirait yang ketika itu duduk di Komisi XI. Ketika itu, kata Menkeu, Maruarar menyatakan pemerintah harus bertindak cepat guna mengantisipasi krisis yang sudah melanda pasar modal meluas ke perbankan.
Kemudian, ada Drajad Wibowo yang juga duduk sebagai anggota Komisi XI saat itu. Menurut Sri Mulyani, Drajad mengatakan harus ada manuver politik segera untuk meredam krisis. “Negara harus melakukan penyelamatan,” kata Sri Mulyani mengikuti perkataan Drajad ketika itu. Bila masyarakat cemas, sambungnya, pemerintah makin urgent melakukan penjaminan penuh atas simpanan masyarakat di perbankan.
Tidak hanya mengutip dua mantan anggota Komisi XI saja, Sri Mulyani juga ‘menyentil’ seterunya yang saat ini duduk sebagai anggota pansus, yaitu Bambang Soesatyo. Menurutnya, selagi masih menjadi ekonom, Bambang menyarankan kebijakan mendasar harus diputuskan pemerintah. “Tidak dalam hitungan hari, tapi jam atau menit. Terlambat sedikit saja bisa menghancurkan pasar keuangan,” urai Sri Mulyani, menirukan perkataan Bambang.
Namun, argumen Menkeu ditepis oleh Andi Rahmat, anggota pansus dari Fraksi PKS. Ia mengatakan, ketika itu memang ada krisis global, DPR memberi ruang pada pemerintah untuk mendiskusikan bagaimana antisipasi krisis global tersebut. ”Komisi XI sudah memberi ruang pada Sri Mulyani, tapi tidak berarti mendukung kebijakannya,” kata Andi yang ketika itu juga duduk sebagai anggota Komisi XI.
Andi menerangkan, dalam rapat pembahasan antara Komisi XI dan pemerintah, ada pendapat akhir fraksi-fraksi yang mempersoalkan Bank Century. Sayangnya, kata Andi, itu tidak mendapatkan porsi pembahasan yang memadai. Apalagi, pada Januari-Februari 2009 yang dibahas antara pemerintah dengan Komisi XI adalah persoalan Antaboga, bukan lagi soal Century. ”Kalau Century tidak pernah dibicarakan secara khusus,” tambahnya.
