Kebijakan pemerintah mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM) dinilai sebuah tindakan inkonstitusional. Sebab, hal itu melanggar Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
Pemerintah juga dinilai melanggar Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 karena tidak melaksanakan amanat bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang tergantung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Demikian pendapat praktisi hukum Lukmanul Hakim dalam dialog publik Subsidi BBM dan Kejahatan Konstitusi di Jakarta, Jumat (28/6). "Pelanggaran konstitusi turunannya adalah semena-menanya pemerintah terhadap undang-undang," katanya.
Pemerintah dinilai tak mempedulikan konstitusi dengan tetap mencantumkan Pasal 28 ayat 3 sebagai dasar hukum dalam penetapan harga BBM. Padahal, Peputusan MK No.002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004yangpada pokoknya telah mencabut tentang penetapan harga pasar berdasarkan pasal 28 ayat 3 UU No. 22Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
Tidak hanya melanggar konstitusi, pencabutan BBM menurut Lukman juga tidak mematuhi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya transparansi kepada seluruh rakyat tentang berapa besar harga pokok produksi dan berapabesar sesungguhnya harga pokok penjualan BBM per liter.
Kebijakan pemerintah juga terbentur UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena BBM yang dijual membahayakan kesehatan. “Pemerintah berdusta terkait mutu BBM yang dijual kepada rakyat,” ujar Lukman.
Sekretaris Jenderal Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI), Adhie Massardi, berpendapat kebijakan yang cacat hukum itu karena adanya kepentingan asing. Menurutnya,kenaikan harga BBM menjawab tekanan dari pihak luar IMF dan Bank Dunia. “Ini penting bagi asing agar daya saing ekonomi di Indonesia jadi turun," katanya.
Menurut Adhie, alasan pemerintah menaikkan harga BBM karena dikhawatirkan mengancam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) merupakan sebuah kebohongan publik. Pasalnya, berbagai analis telah mengkaji dan memberikan pandangan bahwa harga BBM tidak berpengaruh secara signifikan terhadap APBN jika dibandingkan dengan dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat.
"Ini dampaknya jangka panjang dari pengurangan subsidi itu. Lagipula kalau penggunaannya untuk rakyat apa salahnya disubsidi. Jadi enggak ada alasan, kalau harga BBM kita tidak disubsidi," pungkas Adhi.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik menjelaskan bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak berarti menghapus subsidi BBM melainkan hanya mengurangi porsinya.
"Subsidi itu tidak dihilangkan, tapi dikurangi.Negara berkewajiban memberikan subsidi kepada rakyat dan sekarang subsidinya dikurangi bukan dihapus," kata Jero usai jumpa pers saat kenaikan harga BBM pekan lalu.
Menurut dia, ada pernyataan yang menyebutkan bahwa dana subsidi pada BBM bersubsidi dicabut dengan adanya kenaikan harga BBM, padahal bukan dicabut hanya porsinya dikurangi.
Jero mengatakan,penetapan kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 07PM/12/MEM/2013 tentang penyesuaian harga jual eceran BBM bersubsidi."Harga tersebut berlaku serentak di wilayah Republik Indonesia sejak 22 Juni 2013 pukul 00.00 WIB," katanya.
