Penunjukan Timur Pradopo sebagai calon tunggal Kapolri dinilai cacat prosedur. Meskipun Presiden SBY punya hak prerogatif, pertimbangan dari lembaga lain sebaiknya didengar, termasuk dari Komisi Kepolisian Nasional. Penilaian itu disampaikan Neta S. Pane dari Indonesian Police Watch di sela-sela dialog interaktif di Jakarta, Selasa (05/10). Menurut Neta, ketika mengajukan nama lulusan Akpol 1978 itu, pertimbangan lembaga lain di luar Istana pantas didengar. Ia menilai proses itu tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Neta menyayangkan keputusan Presiden yang terkesan terburu-buru. Pernyataan Neta ditepis Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman. Menurut politisi Partai Demokrat ini, nama Timur Pradopo sudah muncul sejak lama sebagai alah satu kandidat. Bahkan namanya masuk yang diusulkan kalangan internal Polri selain Nanan Sukarna dan Imam Sudjarwo. “Sudah diusulkan sejak lama. Tidak tiba-tiba,” tegasnya.
Staf ahli Presiden bidang hukum, Denny Indrayana mengakui ada banyak dinamika dalam proses penentuan calon Kapolri. Para politisi di DPR pun berbeda-beda pandangan mengenai siapa yang layak menjadi Kapolri pengganti Bambang Hendarso Danuri. "Memang banyak intrik tapi harus hindari fitnah," tegas pria yang sudah mendapat pengesahan sebagai profesor di UGM Yogyakarta itu.
Menurut Denny, berdasarkan peraturan perundangan Kompolnas memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai calon. Namun, sifatnya adalah pertimbangan, sehingga bisa digunakan atau tidak digunakan oleh Presiden. Sifat pertimbangan itu tidak mengikat. Presiden memilih Timur Pradopo berdasarkan kriteria integritas, kemampuan, dan loyalitas.
WajarPada kesempatan terpisah, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menhukham) Patrialis Akbar menepis anggapan bahwa kenaikan pangkat Timur Pradopo yang cepat dan mendadak sesuatu yang tidak wajar.
Timur Pradopo masih menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya hingga akhir pekan lalu. Ia baru dilantik menjadi Kabarhankam Senin (04/10) dan pangkatnya langsung naik satu tingkat menjadi Komisaris Jenderal (Komjen). Hanya dalam hitungan jam, namanya diusulkan Presiden ke DPR sebagai calon tunggal Kapolri. Dalam rapat paripurna DPR, Selasa (05/10), surat Presiden yang menunjuk Timur Pradopo disampaikan. Namun sejumlah anggota DPR berniat mempertanyakan cepatnya bintang Timur melejit.
