Pada pertimbangan hukumnya, majelis hakim berpendapat hak cipta yang belum ditetapkan pemegang hak cipta, maka suatu ciptaan masih menjadi hak bersama ahli waris. Jika ada salah satu ahli waris yang keberatan, pihak lain tidak bisa menerbitkan atau memperbanyak ciptaan. Kecuali jika ciptaan itu sudah menjadi milik publik (public domain).
Saat Yayasan Lontar berniat menerbitkan karya Asrul Sani tersebut pada 2006, Adila mengirim surat kepada ahli waris Asrul Sani. Saat itu, Adila bermaksud meminta izin untuk memuat naskah drama 'Mahkamah' ke dalam buku berjudul Antologi Drama Indonesia. Mutiara Sani menolak lewat secarik surat. Dalam suratnya, Mutiara menyatakan Yayasan Lontar dilarang menerbitkan serta mengedarkan karya tersebut ke dalam bentuk media apa pun. Karena itu, yayasan nirlaba yang bergerak di bidang sastra itu pun urung menerbitkan.
Meski demikian, setelah mendapat dukungan dari koleganya dan ahli waris Asrul Sani lain, Adila akhirnya menerbitkan buku Antologi Drama Indonesia yang terdiri dari 4 jilid itu. 'Mahkamah' sendiri tetap dimuat dalam buku jilid terakhir. Tujuannya bukan demi keuntungan, melainkan agar publik bisa menikmati karya sastra dan untuk kepentingan pendidikan. Buku dalam bentuk bunga rampai itu dicetak 700 eksemplar dan disebarluaskan. Sebanyak 593 eksemplar buku disita penyidik.
Pembelaan tim kuasa hukum Adila tidak bisa menembus keyakinan majelis hakim. Dalam pledoinya, kuasa hukum menyatakan bahwa penerbitan naskah 'Mahkamah' bukan pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur 15 ayat (1) UU Hak Cipta, Pasalnya naskah ‘Mahkamah' dikutip secara utuh. Nama penciptanya pun disebutkan. Lagipula, penerbitan itu bertujuan untuk bukan untuk komersial, melainkan untuk dunia pendidikan dan seni.
Dalih penasihat hukum terdakwa tidak berhasil meyakinkan hakim. Majelis hakim menilai meski tidak bertujuan mencari profit, Adila selaku pimpinan yayasan penerbit, harus memikirkan kepentingan ahli waris. Sehingga harus mendapat izin secara utuh dari seluruh ahli waris. Dengan demikian pelanggaran hak cipta yang terjadi dalam kasus ini, hanyalah penerbitan naskah 'Mahkamah', bukan terhadap seluruh isi buku Antologi Drama Indonesia.
Karena itu terhadap 593 buku yang disita penyidik dan film buku Antologi Drama Indonesia jilid IV, majelis hakim memutuskan agar jaksa mengembalikannya ke Yayasan Lontar. Dengan catatan, jika ingin disebarluaskan, yayasan harus merevisi dan mengeluarkan naskah drama dari buku tersebut. Hakim tidak sependapat dengan jaksa yang menginginkan agar buku-buku tersebut dimusnahkan. Sebab hakim sadar bahwa penerbitan buku itu untuk kepentingan pendidikan.
Sebelum menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan vonis. Yakni tindakan Adila dinilai merugikan dan mengecewakan Mutiara Sani selaku ahli waris. Hal lain, Adila selaku terdakwa tidak merasa bersalah. Sedang hal yang meringakan adalah terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit.
