Kasus penyerbuan Kapal Mavi Marmara oleh tentara Israel tampaknya akan berbuntut panjang. Setelah para korban dari Indonesia melalui Tim Pembela Muslim (TPM) ingin “one man show” membawa Israel ke Dewan HAM PBB, sejumlah pengacara dari 60 negara bersiap menempuh langkah hukum untuk menjerat pemerintah Israel.
Dua opsi hukum pun tengah disiapkan. Pertama, memperkarakan pemerintah Israel di pengadilan di negaranya sendiri. Kedua, menuntut pemerintah Israel di negara-negara yang memiliki yurisdiksi universal. Yakni, peradilan yang bisa menjangkau tindak pidana yang terjadi kepada warga negaranya di negara lain.
Ketua Dewan Pembina TPM Mahendradatta mengatakan dua opsi tersebut akan dibahas dalam pertemuan para pengacara di Istanbul, Turki, pada 15-16 Juli mendatang. “TPM akan ikut membahas langkah hukum yang akan ditempuh,” tuturnya di Jakarta, Senin (12/7). Ia mengatakan pertemuan pengacara dari 60 negara itu merupakan langkah yang tepat untuk menjerat Israel secara hukum.
Mahendradatta mengatakan opsi memperkarakan pemerintah Israel di negaranya sendiri bukan asal omong. “Nanti, kami bisa bekerja sama dengan pengacara yang ada di Israel,” tuturnya.
Sedangkan terkait opsi kedua, lanjut Mahendradatta, telah disiapkan untuk negara-negara yang memiliki yurisdiksi universal sebagai tempat “persidangan” terhadap pemerintah Israel. Negara-negara yang memiliki yurisdiksi seperti itu, di antaranya, Amerika Serikat, Belgia, Turki dan Spanyol. “Mereka bisa menjangkau tindak pidana terhadap warga negaranya meski terjadi di luar negeri,” jelasnya.
Mahendradatta menjelaskan pertemuan pengacara dari 60 negara ini diselenggarakan oleh The Foundation for Human Rights and Freedoms and Humanitarian Relief (IHH). Dua petinggi TPM, Wirawaran Adnan dan Mahendradatta akan menghadiri pertemuan tersebut.
Lebih lanjut, Mahendradatta mengatakan peran TPM dalam pertemuan itu –selain memberikan masukan secara hukum- adalah mengumpulkan bukti-bukti yang bisa digunakan untuk menjerat Israel. “Salah satu bukti yang akan kami serahkan adalah peluru yang menembus tubuh relawan Indonesia, Surya Fahrizal,” jelasnya.
Sayangnya, lanjut Mahendradatta, bukti tersebut masih tertahan di Rumah Sakit Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto. “Mereka minta kami harus mengantongi surat dari Komnas HAM dan Departemen Kesehatan untuk mengambil peluru itu,” ungkapnya.
Mahendradatta menilai aturan tersebut sangat aneh karena UU Kesehatan menyebutkan apa yang berada dan keluar dari tubuh pasien adalah hak pasien. “Kami adalah pengacara Surya. Seharusnya, kami bisa memperoleh peluru itu dengan mudah,” ujarnya. Ia bahkan mengancam akan mengajukan gugatan hukum bila RSPAD tetap tak mau memberikan peluru tersebut.
Dari pihak Israel, sebagaimana dilansir BBC, pernah mengutarakan lebih memilih menyelidiki sendiri kasus tersebut dibanding membiarkan pihak internasional “mengobok-obok” negaranya. Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat, Michael Oren mengatakan tak akan setuju dengan keterlibatan lembaga internasional terkait peristiwa Mavi Marmara tersebut.
“Israel adalah bangsa yang demokratis. Israel mempunyai kemampuan dan hak untuk menyelidiki sendiri, tidak perlu diselediki oleh lembaga internasional manapun,” ujar Oren, sekitar bulan lalu.
Selain itu, Oren menegaskan Israel tidak akan meminta maaf terkait peristiwa itu. Sekedar mengingatkan, penyerbuan kapal Marvi Marmara menyebabkan sembilan relawan meninggal dunia. Delapan orang berasal dari Turki dan satu orang memiliki dua kewarganegaraan Amerika Serikat dan Turki.
