Pengacara Bachtiar: Tuduhan KPK Subyektif
Berita

Pengacara Bachtiar: Tuduhan KPK Subyektif

Menteri Sosial Kabinet Indonesia Bersatu jilid I Bachtiar Chamsyah bersumpah tidak pernah menerima uang sepeser pun dari proyek impor sapi potong maupun mesin jahit.

CR-8
Bacaan 2 Menit
Pengacara Bachtiar: Tuduhan KPK Subyektif
Hukumonline

Melalui tim penasihat hukum, Bachtiar menyatakan sangkaan yang dialamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepadanya amat subyektif. "Secara resmi kita akan kembali mengidentifikasi letak tuduhan tersebut," kata ketua tim pembela Bachtiar Chamsyah, Fauzi Hasibuan saat dihubungi wartawan, Selasa (2/2).

 

Fauzi menuturkan bahwa kliennya belum menerima surat panggilan resmi sebagai tersangka dari KPK hingga kini. Bachtiar mengetahui kabar tersebut dari media massa dan mengaku sangat prihatin dengan pengumuman namanya sebagai tersangka kasus korupsi.

 

"Saya harus berbuat apalagi untuk bangsa ini sehingga saya lantas diseret perkara seperti ini," ujar Fauzi menirukan pernyataan kliennya.

 

Meski yakin tidak bersalah, Fauzi menegaskan bahwa Bachtiar bersedia bertanggungjawab terhadap segala keputusan yang diambilnya selama memimpin Kementerian Sosial periode 2004-2009.

 

"Kalau masalah penunjukan langsung itu masalah teknis. Itu tanggung jawab Direktur Perencanaan. Yang pasti guliran proyek tersebut sudah dinyatakan secara nyata dan masyarakat sudah bisa menilainya," urai Fauzi.

 

Sementara itu, KPK terus melakukan pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan mesin jahit dan sapi impor. Kemarin, tiga orang pegawai negeri sipil di Kementerian Sosial diperiksa sebagai saksi.

 

Pemanggilan terhadap tersangka Bachtiar belum dijadwalkan karena penyidik masih berkonsentrasi pada pemeriksaan saksi. "Kita masih fokus kepada pemeriksaan saksi-saksi," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi SP saat ditemui di gedung KPK.

 

Langkah penahanan terhadap Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu juga belum direncanakan karena dianggap belum perlu.

 

Bachtiar disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1), pasal 3, dan pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 juncto pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP. Ia diduga telah memperkaya dirinya sendiri dalam proyek pengadaan impor sapi potong dan mesin jahit tahun 2004 dan 2006 di Depsos.

 

KPK juga menduga ada praktik penggelembungan harga dan proses penunjukkan langsung dalam kedua proyek tersebut. Kerugian negara pada proyek mesin jahit ditaksir mencapai Rp24 miliar. Sedangkan proyek pengadaan sapi impor diperkirakan merugikan negara hingga Rp3,8 miliar. Nilai kerugian tersebut masih dalam tahap perhitungan oleh KPK dan belum final.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info