Menurut Asludin, pihak TPM Pusat telah melanggar etika advokat. Pasalnya, kata Asludin, sebelum persidangan perdana dimulai, pihak TPM Pusat memasuki ruangan tahanan Ali. Setelah itu, Ali disodorkan kertas. Menurutnya, perbuatan itu telah melanggar etika sebagai advokat. Seyogianya, jelas Asludin, bila sesama rekan advokat memiliki klien, sementara kliennya telah memberikan kuasa kepada advokat lain, selayaknya advokat pemegang kuasa baru menginformasikan kepada advokat sebelumnya. “Konfirmasi ke saya, apakah saya masih sebagai kuasa atau tidak. Ini tidak ada konfirmasi. Jelas, ini melanggar etika dan profesi advokat sendiri,” tuturnya.
Asludin memandang tindakan dengan memasuki ruangan tahanan dengan menyodorkan surat adalah pelanggaran etika, meskipun mengantongi surat kuasa dari terdakwa. Apapun alasannya, kata Asludin, seyogianya pihak TPM Pusat mengkonfirmasi kepada dirinya. ” Mereka harus beritahu ke saya, itu etikanya. Mereka langsung serobot, makanya saya katakan mereka kurang kerjaan,” ujarnya.
Dihubungi di tempat terpisah, pengacara TPM Pusat Achmad Michdan menilai penanganan perkara dengan pendampingan terdakwa dalam kasus tindak pidana terorisme tidak transparan. Asludin, kata Michdan, tidak bertanggung jawab karena mengatasnamakan TPM. Padahal TPM secara organisatoris tidak pernah menawarkan diri untuk mendampingi terdakwa teroris. Selama ini biasanya diminta terdakwa, keluarga, atau pihak perwakilan terdakwa, seperti Kedubes Arab Saudi.
Michdan menjelaskan, penunjukan penasihat hukum dalam pendampingan adalah hak terdakwa. Bukan sebaliknya penasihat hukum mengatasnamakan negara. Meski mengaku dihubungi Kedubes Arab Saudi dan menyatakan kekecewaanya dengan pengacara yang kini mendampingi Ali, Michdan enggan dituding melanggar etika advokat. ”Saya juga dihubungi pihak Kedubes. Maaf saja, Kedubes menyatakan tidak mendapatkan pelayanan yang baik. Oleh karena itu kami nyatakan itu,” ujarnya.
Michdan mengaku kecewa, lantaran Ali tak diberikan keleluasaan agar mendapatkan penasihat hukum. Michdan mengklaim sudah ditunjuk sebagai kuasa hukum selama persidangan. Michdan berharap Ali mengutarakan di muka persidangan perihal pencabutan kuasa hukum dan dialihkan ke Michdan. “Nah kemarin tidak terjadi pada proses awal sidang. Sebetulnya saya bisa mempermalukan mereka di sana dan sudah ada surat pencabutan dan sudah ada surat yag didaftarkan dan kita tidak mau melakukan itu” ujarnya.
Logikanya, sambung pembina TPM Pusat ini, terdakwa yang diadili di Jakarta selayaknya ditangani TPM Pusat alias Jakarta. TPM yang sudah tersebar di berbagai daerah berhak menangani terdakwa teroris dimana dia diadili. Menurut Michdan, Asludin yang mengatasnamakan TPM Palu telah bekerjasama dengan Mabes Polri. Michdan menilai pembelaan yang dilakukan Asludin dkk tidak maksimal antara lain karena ada pengaduan penyesalan dari salah seorang terdakwa yang pernah dibela TPM Palu. “Kami tahu dari mereka yang dibela dan menyesal,” ujarnya.
Untuk itu, TPM Pusat kata Michdan akan segera melakukan pengusutan. Pasalnya terdakwa yang dibela TPM Palu mengalami penyiksaan. Eh, terdakwa malah disarankan membuat surat pernyataan tidak ada penyiksaan. Laporan itu, kata Michdan telah dia kantongi.
Lalu, apakah rebutan klien warga negara Arab Saudi ini akan berlanjut?
