Bersama dengan Mur'an dan Sekda Kaltim Syaiful Teteng, Ismed kemudian menyetujui pengadaan 29 unit mobil damkar sesuai dengan penawaran dari Hengky. Total nilai proyek ini ditaksir mencapai Rp22,997 miliar.
Berdasarkan perhitungan kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) nilai itu kemahalan seharusnya hanya sebesar Rp13,456 miliar. Berarti ada kelebihan sebesar Rp7,136 miliar. Lagipula dana yang dialokasikan APBD Kaltim 2003 hanya hanya untuk dua unit. Pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan menurut sasaran dalam anggaran, kata jaksa Agus.
Setelah pencairan uang muka proyek tersebut, terdakwa menggunakannya untuk ditukar dengan Mandiri Travelers Cheque (MTC) sebesar Rp4,595 miliar. MTC itulah yang diserahkan kepada Hengki dan Syaifullah Teteng. Sebagian dari MTC itu senilai Rp2,175 miliar diberikan kepada Suwarna. Yang lain, Mu'ran mendapat Rp150 juta, Teteng Rp250 juta dan Abdi Buhari Muslim Rp100 juta. Ismed sendiri kecipratan Rp200 juta. Padahal dalam Pasal 5 angka 8 Keppres 18/2000, pimpinan proyek dilarang menerima uang dari rekanan.
Hal serupa terulang lagi saat Ismed menjadi Kuasa Pengguna Anggaran tahun 2005. Dalam pengadaan dua unit damkar tangga hidrolik, Ismed kembali menunjuk Hengki. Kali ini Hengki yang kini buron itu memakai bendera PT Satal Nusantara. Sama seperti sebelumnya, pengadaan damkar ini juga terjadi kemahalan sebesar Rp7,136 miliar.
Total kerugian akibat pengadaan damkar di Kaltim mencapai Rp14,514 miliar –ini adalah total keuntungan Hengki. Meski demikian, terdakwa hanya dituntut mengganti kerugian negara sesuai keuntungan yang dinikmati Ismed yaitu Rp214 juta. Nilai itu sudah dikompensasikan dengan uang yang disita saat penyidikan sebesar Rp200 juta. Sisanya harus dibayar Ismed minimal satu bulan setelah perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht). Jika tidak, Ismed akan diganjar hukuman penjara selama tiga bulan.
Menanggapi ancaman jaksa, Ismed mengaku tuntutan itu sangat besar. Sebab ia hanya menjalankan perintah atasan. Saya merasa menjadi tumbal dari pimpinan, katanya. Ia mengaku tidak pernah berinisiatif untuk menemui Hengki melainkan atas perintah Syaifulah Teteng.
Saat ditanya apakah Ismed mengigingkan Syaifullah turut diadili, ia mengaku tidak berwenang untuk menentukan itu. Itu adalah tugas dari aparat penegak hukum. Saya hanya ingin yang benar itu benar, yang salah yah salah, ujarnya.
Pekan depan, Rabu (18/6) persidangan akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan pledoi Ismed dan penasihat hukumnya.
