Mahkamah Konstitusi (MK) telah membuat terobosan hukum melalui pengujian pasal 43 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara bersyarat. MK memutuskan anak luar nikah tidak hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya, tetapi juga mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologis sepanjang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti menurut hukum.
Imbas putusan MK ini diperkirakan akan membuat pengadilan agama (Islam) dan pengadilan negeri (non-Islam) kebanjiran perkara. Prediksi ini dikatakan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Khalilurrahman saat berbincang dengan hukumonline, Kamis (1/3) kemarin di Gedung Mahkamah Agung (MA) Jakarta.
Ia khawatir putusan itu akan memberi peluang bagi orang untuk mengajukan gugatan. “Dampak lanjutan putusan MK ini akan banyak gugatan ke pengadilan agama dari anak luar kawin ini untuk memperoleh hak waris setelah bapaknya ditetapkan sebagai ayah biologisnya lewat sidang permohonan penetapan pengesahan asal-usul anak,” kata Khalilurrahman.
Khalilurrahman menegaskan lewat pengadilan inilah akan diputuskan bagaimana hubungan hukum antara anak dan ayah biologisnya yang sudah ditetapkan memiliki hubungan darah berikut hak-haknya. Sebab, dalam putusan MK ini tak menjelaskan ketegasan bagaimana status hubungan hukum antara anak dan ayah biologisnya itu serta hak-haknya.
“Kalau untuk membuktikan hubungan darah atau biologis, mungkin oke, misalnya lewat tes DNA, tetapi apakah hubungan hukum ini nantinya menjadi anak yang sah atau bukan yang berakibat menimbulkan hak-hak baru bagi si anak? Ini yang belum dijelaskan dalam putusan MK,” kritiknya. “Ada kecenderungan tren gugatan ke pengadilan dari anak luar kawin untuk memperoleh hak waris dari bapaknya.”
Diakuinya, putusan MK ini ditujukan untuk melindungi kepentingan hak anak yang dilahirkan perkawinan yang tidak sah. “Putusan MK ini lebih untuk melindungi kepentingan anak yang dilahirkan di luar kawin. Anak itu kan fitrahnya kan suci. Jadi, sudah selayaknya dilindungi terutama hak waris dari ayahnya,” katanya.
Lebih jauh, ia menjelaskan sidang permohonan penetapan pengesahan asal-usul anak – ini terkait keabsahan perkawinan bapak-ibunya - ini merupakan langkah awal untuk mengajukan gugatan atau permohonan penetapan hak waris, yang berbeda dengan sidang istbatnikah (pengesahan perkawinan). Sementara itsbat nikah merupakan sidang penetapan keabsahan sebuah perkawinan yang perkawinan sebelumnya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Itsbatnikah itu hanya menetapkan keabsahan sebuah pernikahan yang sebelumnya tidak sesuai peraturan yang berlaku (hukum negara, red). Nanti dilihat syarat, rukun nikah terpenuhi atau tidak, ada hambatan/halangan nikah atau tidak? Setelah ditetapkan akan memperoleh akta nikah/buku nikah, seperti yang pernah kita lakukan sidang keliling di Kinabalu, Malaysia,” ujarnya mencontohkan.
Karena itu, setiap anak luar kawin karena nikah sirih bisa menempuh permohonan sidang itsbat nikah dan permohonan pengesahan asal-usul anak. Tetapi, kalau anak luar kawin karena perzinahan atau “kumpul kebo” cukup dengan sidang pengesahan asal-usul anak.
“Apakah nantiya anak luar kawin karena perzinahan ini memperoleh hak waris dari bapak biologisnya atau tidak, ini perlu diajukan gugatan ke pengadilan,” sarannya. “Sebenarnya kasus ini belum pernah ada, tetapi bisa saja nanti sidang pengesahan asal-usul anak digabung dengan sidang gugatan/penetapan hak waris ini.”
Kalau ada sengketa
Juru Bicara MK M. Akil Mochtar mengatakan dampak dari putusan MK ini dimungkinkan masuk pengadilan jika ada sengketa baik pengadilan agama maupun pengadilan negeri kalau pihaknya beragama non-Islam.
“Tetapi bisa saja walaupun kawin secara Islam, mereka mengajukan permohonan pengakuan/pengesahan anak ke pengadilan negeri kalau menundukan diri dengan hukum nasional atau pengadilan agama kalau ada disputeantara ibu dan bapak yang tak mengakui anaknya itu,” kata Akil.
Menurutnya, pengakuan/pengesahan anak luar nikah ini tidak harus dengan pernikahan. “Tetapi pengakuan ayah biologisnya ini yang lebih penting karena akan menimbulkan akibat hukum bagi si anak. Misalnya, untuk keperluan membuat akta kelahiran, sehingga anak luar kawin itu sudah ada bin bapaknya kan,” jelasnya.
Meski demikian, menurutnya dampak setelah adanya putusan MK ini tak semua kasus terkait anak luar kawin ini harus berujung sengketa ke pengadilan, kalau anak luar kawin itu secara sukarela diakui bapak biologisnya. “Pascaputusan MK ini, kalau ibu mengatakan ini anakmu, si ayah mengakuinya nggak perlu ke pengadilan, tetapi cukup ke catatan sipil untuk mengurus akta kelahiran, kecuali kalau ada sengketa,” tegas Akil.
Akil menambahkan MK sudah memberi landmark decision(jalan hukum) lewat putusan pengujian Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan itu. “Putusan MK itu menjadi pijakan jalan hukum bagi mereka yang membutuhkan tindak lanjut lagi, misalnya butuh pencatatan akta kelahiran, kalau ada sengketa bisa ke pengadilan agama atau pengadilan negeri,” jelasnya.
Karena itu, pejabat publik instansi terkait harus menyelesaikan persoalan aturan anak luar nikah ini berdasarkan putusan MK itu.
