Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Andi Samsan Nganro menjelaskan bahwa sebagai lembaga pelayanan publik, aparat pengadilan memang tidak terhindar dari penyalahgunaan wewenang atau jabatan. Dalam praktek, mafia peradilan sangat mungkin terjadi. Sebagai lembaga pelayanan publik, pengadilan memang rawan, kata Samsan Nganro saat tampil sebagai pembicara pada diskusi dan bedah buku Mafia Peradilan: Catatan Kasus Endin Wahyudin di Jakarta, Senin (20/12) sore.
Sebagai lembaga pelayanan publik, kata Samsan, pengadilan pada hakekatnya mempunyai dua fungsi, yakni administrasi perkara dan pelayanan bidang yuridis. Sebagai pelayanan administrasi perkara, pengadilan tidak boleh menolak mengadili perkara. Sebagai pelayana bidang yuridis, sudah semestinya pengadilan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
Dalam konteks itu, pengawasan internal dan eksternal penting dilakukan. Masyarakat harus terus memantau kinerja hakim dan aparatur pengadilan lainnya. Sebaliknya, masyarakat juga harus menghindar atau menjaga diri jangan sampai menggoda hakim dengan suap.
Mafia peradilan terjadi karena gabungan berbagai elemen, bukan hanya hakim tetapi juga pengacara. Khusus untuk hakim, Samsan berpendapat pentingnya perubahan paradigma rekrutmen hakim. Seyogianya Pemerintah tidak merekrut orang yang menjadikan hakim sebagai pekerjaan alias pelarian dari pengangguran. Seharusnya yang diterima adalah mereka yang memiliki komitmen terhadap hukum dan keadilan, ujar mantan Humas PN Jakarta Pusat itu.
Sayang, Samsan enggan menjelaskan ketika didesak menceritakan pengalamannya sebagai hakim berkenaan dengan mafia peradilan. Saya tidak akan bercerita di forum seperti ini, katanya.