Dalam beberapa bulan terakhir, Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan telah dua kali kecolongan. Pada September 2012, WNA asal Zambia dan Mozambik melarikan diri usai pembacaan putusan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Kamis lalu, terdakwa penipuan juga melarikan diri menjelang pembacaan putusan di PN Jakarta Selatan.
Meski dua WNA bernama Mzyece Isililo dan Mickelson Inzagi Joe telah berhasil ditangkap, petugas pengawal tahanan tetap diberi sanksi. Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung Marwan Effendy merekomendasikan sanksi penurunan pangkat selama tiga tahun karena pengawal tahanan terbukti lalai melaksanakan tugas.
Selain pengawal tahanan, Jamwas juga merekomendasikan sanksi terhadap penuntut umum perkara Mzyece Isililo dan Mickelson Inzagi Joe. Secara administrasi dan prosedural, penuntut umum Eri Yudianto dianggap bertanggung jawab untuk menghadirkan dan mengembalikan kedua terdakwa ke dalam rumah tahanan (Rutan).
Pertanggungjawaban serupa akan dimintakan pula terhadap pengawal tahanan dan penuntut umum perkara Henry Daniel Setya, terdakwa penipuan penjualan apartemen senilai Rp6,5 miliar. Penuntut umum Rezki Diniarti berasal dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta, sedangkan pengawal tahanan berasal dari Kejari Jakarta Selatan.
Saat ini, Asisten Pengawasan pada Kejati DKI Jakarta sedang mendalami sejauh mana kesalahan para pengawal tahanan dan penuntut umum. Kepala Kejari Jakarta Selatan Masyhudi mengatakan, dirinya belum mengetahui apakah ada unsur kesengajaan yang dilakukan dua pengawal tahanan, sehingga Henry dengan leluasa dapat melarikan diri.
“Kalau membantu terdakwa untuk kabur jelas ada pasalnya. Namun, apakah yang bersangkutan keluar dari PN Jakarta Selatan sendirian atau dibantu, harus dilihat dulu fakta-faktanya. Kita tunggu saja hasil pemeriksaan Aswas Kejati DKI Jakarta. Yang jelas dua pengawal tahanan sudah saya non aktifkan,” katanya, Senin (14/1).
Untuk mencegah pelarian Henry ke luar negeri, Masyhudi sudah mengajukan pencekalan ke Direktorat Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM serta berkoordinasi dengan Kepolisian. “Saya juga siap untuk diperiksa (Tim Inspektorat Pidum dan Datun) karena saya yakin sudah menjalankan (pengawasan melekat) sesuai prosedur,” ujarnya.
