Pengemudi Xenia Dijerat Dua Undang-Undang
Utama

Pengemudi Xenia Dijerat Dua Undang-Undang

Selain pengemudi, tiga lainnya positif menggunakan narkoba dan dilakukan penahanan.

rofiq hidayat/ant
Bacaan 2 Menit

Menurut Saud, Afriyani diduga mengemudikan kendaraan dalam kondisi lelah dan dipengaruhi narkoba yang dikonsumsinya. Berdasarkan hasil pemeriksaan tes urine, Afriyani pun dinyatakan positif mengandung amphetamine. Sementara ini, kata Saud, penyidik menyimpulkan Afriyani menggunakan narkoba dan salah mengambil keputusan sehingga mobilnya menabrak 12 pejalan kaki dan infrastruktur jalan.

“Kalau dari tes urine dari bahan sabu. Tidak konsentrasi dan ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Dia merasa sudah menginjak (rem) tapi tidak berhenti, dalam kondisi ini, dia menginjak gas,” papar Saud.

Atas perbuatannya ini, kata Saud, Afriyani dijerat dengan dua undang-undang. Pertama, UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kedua, UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih terperinci, Saud menyebut pasal-pasal yang akan dikenakan terhadap Afriyani adalah Pasal 283, 287 ayat (5), 288 ayat (2) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lalu, Pasal 112,123,127 UU Narkotika.

UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 283

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).


Ditambahkan Saud, khusus tiga kolega Afriyani yakni ADP, DNM dan ART, penyidik hanya menjerat dengan UU Narkotika. Ketiganya dinyatakan terbukti mengkonsumsi narkoba.

Ganti rugi

Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan mendorong keluarga korban tabrakan maut mobil di Tugu Tani, Jakarta Pusat untuk mengajukan ganti rugi atau restitusi. Anggota LPSK Lili Pintauli mengatakan LPSK dapat memfasilitasi korban dan keluarga korban dalam mengajukan ganti rugi atau hak restitusi.

"Meski negara melalui asuransi Jasa Raharja akan memberikan santunan pada keluarga korban dan korban langsung, para korban tetap mempunyai hak ganti rugi atas apa yang terjadi padanya," kata Lili.

Menurut Lili, UU No 13 Tahun 2006 dan PP No 44 Tahun 2008 telah mengatur bahwa korban tindak pidana dapat mengajukan upaya restitusi kepada pelaku atau pihak ketiga melalui LPSK. "Hak restitusi tersebut merupakan bentuk penghargaan dan rasa keadilan bagi korban," Lili menerangkan.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info