Sejarah dan Pengertian Hukum Publik dan Hukum Privat

Dalam kajian ilmu hukum, bidang hukum dibagi menjadi dua kelompok besar yakni hukum publik dan hukum privat. Secara sederhana, hukum publik mengatur interaksi antara warga dan negara serta menyangkut kepentingan umum. Kemudian, secara sederhana hukum privat dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia.

Sejarah Hukum Publik dan Hukum Privat

Jika dilihat dari sisi historisnya, Sunarjati Hartono dalam Capita Selecta Perbandingan Hukum menerangkan bahwa pembagian hukum ke dalam dua golongan dikenal oleh negara-negara Eropa Kontinental setelah mereka mengenal hukum Romawi. Sebelumnya, Eropa Kontinental masih berpegangan pada hukum kebiasaan, di mana pembagian hukum publik dan hukum perdata tidak dikenal.

Pembagian hukum ini diinisiasi oleh Ulpianus, ahli hukum Romawi yang menyatakan bahwa hukum publik adalah hukum yang berhubungan dengan kesejahteraan Romawi. Kemudian, hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan orang secara khusus. Pemisahan terjadi karena ada hal yang merupakan kepentingan umum (publik) dan ada pula hal yang merupakan kepentingan perdata (privat).  

Rahayu Prasetianingsih (2014) menyebutkan bahwa pada tradisi hukum Romawi, konsep hukum publik bermula dari konsep res publica. Konsep ini dibuat oleh Romawi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi terkait penguasaan kawasan Mediterania. Dalam konsep ini, urusan publik dibedakan dari urusan privat dan keberlangsungannya bergantung pada pemisahan dari pemisahan tersebut.

Rahayu juga menjelaskan seorang pakar yang mengkaji Roman Law bernama Peter Birks telah membuat suatu taksonomi hukum atas pemikiran Gaius. Dalam taksonomi tersebut, diterangkan bahwa pada tradisi hukum Romawi, hukum privat mengatur orang (persons), benda (things), dan tindakan (actions). Setiap kategori kemudian terpisah satu sama lain. Kelompok benda terdiri dari kepemilikan, kewajiban/tanggung jawab (obligation), dan waris (succession).

Pengertian Hukum Publik dan Hukum Privat Menurut Para Ahli

Ahli hukum di Indonesia memiliki definisi tersendiri terkait hukum privat dan hukum publik. Menurut C.S.T. Kansil dalam Pengantar Ilmu Hukum, hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan warga negaranya. Kemudian, Kansil mendefinisikan hukum privat sebagai hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan.

Achmad Sanusi dalam Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia membagi jenis hukum berdasarkan sumber dan bentuknya, kepentingan-kepentingan yang diatur atau dilindunginya, hubungan aturan hukum satu sama lain, pertaliannya dengan hubungan-hubungan hukum implementatif, serta pelaksanaan sanksinya.

Pada klasifikasi berdasarkan kepentingannya, hukum yang mengatur kepentingan perseorangan dan kepentingan negara yang dalam kedudukannya bukan sebagai penguasa, adalah hukum privat. Sedangkan hukum publik adalah hukum yang mengatur atau melindungi kepentingan-kepentingan negara sebagai penguasa.

Pendapat ini sejalan dengan pendapat van Apeldoorn yang membagi peraturan hukum antara hukum publik dan hukum privat atas dasar kepentingan yang dilindungi oleh peraturan hukum tersebut. Hukum publik mengatur kepentingan umum (publik), sedangkan hukum privat mengatur kepentingan khusus atau privat.

Namun pembagian hukum atas kepentingan yang dilindungi ini dinilai E. Utrecht sebagai hal yang kurang tepat. Sebab, menurut Utrecht dalam Pengantar dalam Hukum Indonesia, hukum publik maupun hukum privat bisa saja mengatur suatu kepentingan umum. Perbedaan pendapat, sebagaimana pandangan Utrecht dan Sanusi, bukanlah hal baru dalam pembagian hukum publik dan hukum privat.

Sehubungan dengan itu, Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa pembagian hukum publik dan hukum privat merupakan pembagian klasik yang meski banyak diperdebatkan tetapi masih dipergunakan hingga sekarang.

Mertokusumo mengungkapkan bahww menurutnya, hukum publik lazimnya dirumuskan sebagai hukum yang mengatur hubungan penguasa dengan warga negaranya. Hukum publik ini adalah keseluruhan peraturan yang merupakan dasar negara untuk mengatur pula bagaimana caranya negara melaksanakan tugasnya, jadi merupakan perlindungan kepentingan negara. Oleh karena memperhatikan kepentingan umum, maka pelaksanaan peraturan hukum publik dilakukan oleh penguasa.

Berbeda dengan hukum publik, hukum privat adalah hukum antarperorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lainnya dalam pergaulan masyarakat. Selain hukum dalam pergaulan masyarakat melahirkan hukum benda dan hukum perikatan, masih ada bidang hukum perdata lain yaitu hukum waris yang mengandung unsur keluarga dan hukum benda.