DPR, menurut koalisi, seharusnya memahami landasan berpikir pendiri bangsayang termaktub dalam UUD 1945. Bukan memberikan dukungan pada pelanggaran hukum dengan membiarkan lahirnya PP No.60 Tahun 2012dan PP No.61 Tahun 2012.
Menanggapi itu, Ketua Komisi IV DPR M Romahurmuziy menegaskan penundaan pengesahan RUU P2H karena persoalan teknis. Setelah berbagai proses pembahasan dan sejumlah laporan dari tahapan Panja, Timus, Timsin, maka RUU itu sudah dapat diboyong ke paripurna.
Tapi, sehari sebelum agenda untuk dibawa ke Rapat Paripurna, Kamis (11/4) Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan berhalangan hadir. Menhut menghadiri pertemuan menteri tingkat internasional. “Sehingga kita jadwalkan kembali pada masa sidang keempat. Ditunda karena masalah teknis bukan pada masalah substansi,” ujarnya.
Pria yang biasa di sapa Romy itu melanjutkan, keberatan yang diajukan koalisi masyarakat sipil terkesan dadakan di saat DPR hendak mengesahkan RUU tersebut. Padahal, DPR sudah berulang kali melakukan pembahasan dan menerima sejumlah masukan dari pada stakeholder. “Kenapa keberatan itu baru muncul sekarang,” ujarnya.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan itu menegaskan masih banyaknya masyarakat yang kurang memahami. Ia menduga disebabkan informasi yang berkembang dalam pembahasantidak lengkap.
Panja, kata Romy, telah mendapat masukan dankeberatan dari sejumlah LSM. Ia berharap, pada saat masa pembahasan mendatang, akan tertampung masukan sebelum RUU tersebut diparipurnakan.
Rakhma menilai keberatan koalisi lantaran DPR tak transparan dalam melakukan pembahasan ke publik. Ia berpendapat masukan yang diberikan koalisi masyarakat sipil pada awal pekan lalu sudah cukupdan detail. Semestinya, jika Panja mau mempelajari dan menelaah masukan koalisi setidaknya akan menjadi pertimbangan sebelum mengesahkan RUU tersebut. “Kita sudah ulas bahwa pembentukan RUU itu tidak perlu,” ujarnya.
Namun, jikalau DPR tetap mengesahkan RUU pada masa sidang berikutnya, koalisi sudah menyiapkan sejumlah ‘amunisi’ untuk menghadang RUU tersebut. Antara lain, mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi
