“Kalau posisinya (bendera merah putih, red) tetap di atas, menurut saya tidak ada masalah. Simbol warna bendera itu bagian dari cara rakyat menunjukkan kecintaannya pada negeri ini,” ujar Isnur.
Isnur menekankan fenomena ini harus dipahami sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah, parlemen, dan kekuasaan yang dianggap gagal mendistribusikan keadilan sosial. Baginya, ini bukan bentuk pemberontakan atau makar, tetapi ekspresi cinta terhadap tanah air.
“Kritik itu vitamin rasa cinta. Bukan ancaman,” katanya.
Dia menyebut penggemar serial animasi yang terlibat dalam aksi ini sedang menyuarakan kegelisahan sosial mereka dengan cara khas generasinya dengan simbol budaya pop. Hal ini sejalan dengan banyak praktik lain di masyarakat yang mengekspresikan kecintaan pada negeri melalui puisi, musik, bahkan bendera klub olahraga atau simbol daerah.
“Makanya harus dipandang bahwa ini adalah kritik masyarakat yang dilandasi rasa tidak percaya atau distrust terhadap pemerintah. Mereka mengibarkan bendera Luffy (tokoh di serial ‘One Piece’) untuk memperbaiki negeri ini, bukan menjatuhkan negara,” terangnya.
Terkait potensi makar, Isnur merujuk pada makna makar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merujuk pada perbuatan dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah atau memisahkan sebagian wilayah negara dengan cara melawan hukum, baik dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan.
“Kalau makar, itu kan serangan bersenjata, menggulingkan presiden. Ini sama sekali jauh dari itu,” tegasnya.
Menurutnya, pejabat negara seharusnya peka terhadap simbol-simbol yang digunakan masyarakat demi menyampaikan aspirasi. Menanggapi secara berlebihan justru menandakan ketidakmatangan dalam berdemokrasi. Dia menyarankan pemerintah mestinya belajar dari sosok Gus Dur, yang menanggapi kritik dengan santai dan mencoba memahami masyarakatnya.
Baginya, ekspresi warga dengan simbol animasi ini tidak berbeda dengan bentuk partisipasi politik lainnya. Bahkan beberapa tokoh politik, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pernah menggunakan simbol ‘One Piece’. Sehingga, dia mengimbau pemerintah untuk tidak gegabah dalam merespons ekspresi warga. Demokrasi justru tumbuh dari kebisingan dan kegaduhan.
“Demokrasi itu butuh kebisingan. Butuh perbedaan cara mengekspresikan cinta tanah air. Tugas para elit adalah meresponsnya dengan baik, bukan malah menuduh dan membatasi,” pungkasnya.
