Pengujian UU Pengesahan Perppu Cipta Kerja Hingga FH UNPAD Raih Kampus Terbaik Dunia
Terbaru

Pengujian UU Pengesahan Perppu Cipta Kerja Hingga FH UNPAD Raih Kampus Terbaik Dunia

Perlindungan lingkungan salah satu prioritas MA, penjelasan PP INI terkait gelaran E-Voting Nasional, hingga Komisi III gelar uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung turut dibahas Hukumonline.

Oleh:
Agus Sahbani
Bacaan 3 Menit
Ilustrasi
Ilustrasi

Redaksi Hukumonline menayangkan sejumlah artikel terkait isu hukum setiap harinya. Beragam isu hukum disajikan secara lugas dengan bahasa yang mudah dipahami selalu menghiasi pemberitaan Hukumonline. Untuk Senin (27/3/2023), Redaksi Hukumonline memilih 5 artikel pilihan yang layak untuk dibaca mulai wacana pengujian UU Pengesahan Perppu Cipta Kerja di MK hingga FH UNPAD raih gelar 350 kampus hukum terbaik dunia 2023. Yuk, kita simak ringkasannya!

  1. Pengujian UU Pengesahan Perppu Cipta Kerja Jadi Tantangan bagi MK

Belum lama ini, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) disetujui menjadi undang-undang (UU) oleh DPR dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani, Selasa (21/3/2023) kemarin. Selain menuai penolakan dari Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, persetujuan Perppu Cipta ini terus mendapat penolakan publik di tengah Perppunya sedang diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Simak selengkapnya dalam artikel ini!    

  1. Ketua MA: Perlindungan Lingkungan Hidup Salah Satu Prioritas MA

Guna mengoptimalkan kontribusi Mahkamah Agung (MA) RI terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta kehutanan, belum lama ini MA menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tentang Penguatan Kapasitas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Setelah berlangsung baik selama 14 tahun belakangan dengan berpijak pada nota kesepahaman tersebut, berbagai kegiatan dilaksanakan. Salah satunya optimalisasi pelatihan sertifikasi hakim lingkungan hidup yang diselenggarakan sejak 2012 silam. Simak selengkapnya dalam artikel ini!

  1. Bakal Gelar E-Voting Nasional, Begini Penjelasan PP INI

Seperti diketahui, Kongres XXIV Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang semula dicanangkan bakal digelar 8-9 Maret 2023 di Cilegon telah ditunda. Hal tersebut sesuai dengan instruksi yang diterbitkan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI bahwa Kongres XXIV INI bakal digelar paling lambat akhir Agustus 2023 mendatang dengan menghadirkan sistem e-Voting Nasional. Alasannya, mengingat anggota INI mencapai lebih dari 19 ribu dan demi mengakomodir hak suara anggota, maka e-Voting Nasional dipandang jadi solusi. Simak selengkapnya dalam artikel ini!

  1. Komisi III Gelar Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Agung

Uji kelayakan dan kepatutan terhadap sejumlah calon hakim agung kembali digelar Komisi III DPR. Ada sembilan calon hakim agung yang mengikuti seleksi tahap fit and proper test. Menariknya para calon memiliki pengalaman di dunia hukum peradilan Indonesia. Pelaksanaan fit and proper test dilakukan secara maraton, sedari pembuatan makalah hingga wawancara. Simak selengkapnya dalam artikel ini!

  1. FH Unpad Raih Gelar 350 Kampus Hukum Terbaik Dunia 2023

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (FH Unpad) meraih peringkat 301-350 dari QS World University Rankings (QS WUR) 2023. Predikat ini diperoleh pada penilai berdasarkan subjek yaitu Law and Legal Studies. Capaian ini membawa FH Unpad sebagai salah satu dari 350 kampus hukum terbaik di dunia tahun 2023. FH Unpad juga otomatis masuk dalam top 5 kampus hukum Indonesia terbaik 2023 versi QS QS WUR 2023. Simak selengkapnya dalam artikel ini!

Itulah 5 artikel pilihan Redaksi Hukumonline hari ini. Semoga highlight artikel tersebut dapat memberi informasi tambahan bagi Anda. Simak selengkapnya beragam artikel lainnya dalam Berita Hukumonline. Selamat membaca!

Tags:

Berita Terkait