Kajian demi kajian terus dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan pengurangan jumlah saham dalam tiap lot. Selain untuk menjadikan pasar bursa lebih likuid, pengurangan jumlah saham tersebut juga mendukung intisari Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 Tahun 2007 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri yang Berbentuk Perseoran Terbuka.
Menurut Anggota Dewan Komisioner OJK Nurhaida, PP No. 81 Tahun 2007 telah menjelaskan bahwa ada insentif bagi emiten yang 40 persen sahamnya dimiliki publik. Insentif tersebut akan diberikan bagi emiten yang kepemilikan saham publiknya sebanyak 40 persen selama 186 hari dengan potongan insentif PPH (Pajak penghasilan) sebesar lima persen.
Pasal 2 ayat (1) PP tersebut menyatakan, wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka dapat memperoleh penurunan tarif pajak penghasilan sebesar lima persen lebih rendah dari tarif tertinggi pajak penghasilan wajib pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
Pada ayat (2) disebutkan bahwa penurunan pajak yang dimaksud pada ayat (1) tersebut diberikan kepada wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka apabila jumlah kepemilikan saham publiknya 40 persen atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor, saham tersebut harus dimiliki paling sedikit oleh 300 pihak.
Sedangkan di ayat (3) menjjelaskan, masing-masing pihak tersebut hanya boleh memiliki saham kurang dari lima persen dari keseluruhan saham yang disetor.
Nurhaida mengatakan, hingga kini, jumlah emiten yang memperoleh insentif semakin banyak. Tak lama setelah PP tersebut disahkan, awalnya sekitar 90-an emiten yang memperoleh insentif. Kini, lebih dari 100 emiten memperoleh keuntungan tersebut. Menurutnya, pengurangan jumlah saham dalam tiap lot merupakan salah satu cara agar publik yang memiliki investasi dalam perusahaan terbuka semakin banyak.
“Jadi arahnya ke situ. Makanya opsi kita ya turunkan jumlah lot saham, kami usahakan PP tersebut akan selesai pada akhir tahun ini," kata Nurhaida di Jakarta, Rabu (15/5).
Tujuan pengurangan saham dalam tiap lot, kata Nurhaida, agar banyak pihak-pihak yang melakukan transaksi, sehingga pasar bursa menjadi lebih likuid. Meski begitu, jumlah lembar saham dalam satu lot tersebut diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Namun, tiap peraturan yang akan dikeluarkan BEI itu sebelumnya harus mendapatkan persetujuan dari OJK selaku otoritas pengawas.
BEI sendiri berjanji segera mengeluarkan aturan ini. Hingga kini, pembahasan aturan sudah mencapai 80 persen. BEI tengah menunggu persetujuan final dari OJK terkait aturan baru tersebut.
Menurut BEI, tujuan diterapkannya aturan baru ini agar transaksi saham dapat menjadi lebih likuid. “Diharapkan tahun ini bisa diterapkan, draft-nya sedang kami bahas dengan Otoritas Jasa keuangan (OJK) dan segera akan kami bahas juga ke publik untuk mendapatkan masukan," kata Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota BEI Samsul Hidayat.
Ia mengatakan, dengan jumlah saham yang diturunkan dari 500 lembar menjadi 100 lembar saham dalam satu lot, dana yang akan ditempatkan dalam suatu saham menjadi lebih terjangkau bagi investor. "Selain itu, investor juga dapat mendiversifikasikan dananya ke saham lain. Dengan begitu diharapkan transaksi saham di Bursa menjadi bertambah likuid," katanya.
Rencana penurunan saham dalam satuan lot itu juga diharapkan dapat menambah jumlah investor di dalam negeri. Samsul optimistis industri pasar modal domestik akan terus tumbuh. Hal itu juga didukung dengan terus dilakukannya pemutakhiran sistem perdagangan di BEI.
Selain itu, lanjut Samsul, pasar saham Indonesia juga masih memiliki ruang berkembang karena didukung pertumbuhan ekonomi yang cenderung positif.
















