Kemudian Endang Ruchyat yang saat ini tercatat sebagai CEO di KPC. Namun dalam surat cekal jabatannya masih tertulis sebagai Direktur Arutmin. Begitu juga dengan Ari Saptari Hudaya yang dalam surat cekal tercatat sebagai Presiden Direktur. Padahal sekarang ia menjabat Presdir PT Bumi Resouces Tbk dan Direktur PT Bakrie & Brothers.
Tunggakan Royalti Rp3,26 Triliun
Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Departemen Keuangan Hadiyanto, membenarkan kalau ada sejumlah nama yang sudah tidak menjabat lagi di perusahaan yang disebutkan dalam surat cekal. Menurutnya, pencekalan dilakukan terhadap pengurus korporasi saat terjadinya piutang. Bahwa sudah tidak ada lagi yang menjabat (dikorporasi) itu, benar, ujar Hadiyanto kepada hukumonline.
Ia menceritakan, piutang ini berasal dari tunggakan royalti atas hasil eksploitasi tambang batu bara yang belum dibayarkan kepada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM). Total royalti yang belum dibayar sekitar Rp3,26 triliun. Karena hingga jatuh tempo royalti tak kunjung dibayar, maka DESDM menyerahkannya kepada PUPN. Nah, di PUPN sebenarnya ke-14 orang tersebut sudah dipanggil. Hanya, progres pengurusan utangnya tidak menunjukan kemajuan yang diharapkan. PUPN akhirnya menyerahkan kembali kepada DJKN. Sebagai terhutang kepada negara kan tugas saya menagih utang itu untuk memastikan mereka membayar utangnya, jelas Hadiyanto.
Lantas, kenapa juga tidak dibebankan kepada pengurus korporasi saat ini? Intinya kita dasarkan pada catatan record dari dokumentasi yang ada pada saat piutang negara itu diserahkan dari Menteri ESDM kepada kita, terang Hadiyanto.
Hadiyanto belum mau berspekulasi jika dikemudian hari ternyata ada debitor yang tidak beritidak baik untuk menyelesaikan utangnya. Ini kan (keputusan cekal, red) baru terbit. Baru sore ini diumumkan saja, reaksinya sudah bermacam-macam. Kita lihatlah ke depannya. Kan tidak harus secara personal yang bersangkutan membayar, tapi mereka bisa menceritakan kepada koorporasinya bahwa dia punya tanggung jawab waktu ia menjabat dulu.
Yang penting, kata dia, para pihak yang dicekal hendaknya bisa kooperatif dengan PUPN. Kalau dipanggil datang dan lakukan klarifikasi. Orang-orang tersebut kan dalam kapasitas untuk menyelesaikan kewajiban korporasi itu, tutur Hadiyanto.
Saya Ketiban Apes
Dihubungi secara terpisah, Rosan Perkasa Roeslani mengaku belum menerima surat pencekalan dari Imigrasi. Rosan juga tidak tahu alasan Menkeu mencekal dirinya. Pasalnya, Rosan kini tak lagi menjabat komisaris di KPC. Saya ga tau. Kan uda bukan komisaris lagi. Terakhir saya jadi komisaris di KPC akhir 2007. Saya ketiban apesnya Mas, kata pendiri konglomerasi Recapital ini.
