Regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah acapkali menghambat investasi dan perkembangan bisnis batubara. Daerah penghasil batubara berlomba-lomba membuat regulasi meskipun bukan mustahil regulasi itu dibuat untuk kepentingan politik dan bermotif transaksional.
Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi dan Batubara Indonesia (Aspebindo) Ferry J. Juliantono mengatakan para pengusaha sering dirugikan oleh regulasi yang diterbitkan pemerintah daerah untuk kepentingan politis. Aspebindo mencatat sejumlah aturan di daerah yang merugikan para pengusaha batubara.
Ferry memberi contoh Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan No. 540/3524/Dishub Kominfo/2011 tentang Pemberitahuan Batas Akhir Pengangkutan Batubara di Jalan Umum. Surat Edaran ini merupakan tindak lanjut dari Perda Provinsi Sumatera Selatan No. 5 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Edaran tersebut dinilai Ferry justru menghambat operasional tambang batubara karena mewajibkan pengangkutan lewat jalur khusus. Pemerintah daerah Sumatera Selatan sudah mengklarifikasi keluhan pengusaha.
Edaran dimaksud hanya salah satu contoh dari sejumlah regulasi di daerah yang dinilai Ferry memberatkan pengusaha batubara. “Aturan-aturan itu sebenarnya syarat muatan kongkalikong antara pemerintah dan pihak-pihak yang tak bertanggung jawab untuk kepentingan politis,” ujarnya kepada hukumonline.
Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batubara Kementerian ESDM, Edy Prasodjo, membenarkan Perda tambang batubara acapkali menjadi polemik. Masalahnya banyak, mulai dari disharmoni antar regulasi, kurang komunikasi, hingga pengawasan dan penindakan minim. Masalah-masalah itu menjadi celah penyalahgunaan kewenangan di daerah.
“Semua kegiatan di sektor pertambangan batubara yang dilakukan pemerintah pasti ada dampak negatif dan positifnya. Inilah yang perlu kita kaji secara hukum dengan analisis dampak kebijakan,” ungkapnya kepada hukumonline di sela-sela diskusi ‘Prospek Batubara dan Hambatan Infrastruktur’ di Jakarta, Kamis, (07/2).
Edy Prasodjo yakin kebijakan yang dikomunikasikan pemda sejak awal, lalu dibahas bersama para pemangku kepentingan, dapat mencegah penyalahgunaan wewenang. Komunikasi bisa menjembatani perbedaan pandangan. Bagaimanapun, dalam industri batubara ada banyak kepentingan yang mungkin saja bertolak belakang. Karena itu perlu komunikasi agar kepentingan itu bisa dijabarkan menjadi kepentingan bersama. “Proses saling menjabarkan kepentingan inilah yang harus sering dilakukan ke depan”, tukasnya.
















