Akhir-akhir ini kita dapat dengan mudah menjumpai penjualan konten digital yang ditujukan untuk hiburan. Konten digital tentu menjadi salah satu inovasi yang dapat menjadi peluang bagi pelaku usaha. Secara umum, konten digital dapat diartikan sebagai data atau informasi yang disampaikan dalam bentuk digital. Data atau informasi tersebut dapat berupa tulisan, audio (suara/musik), audio visual/video, aplikasi, infografis, dan lain sebagainya yang dapat diakses melalui download atau streaming.

Terdapat beberapa ketentuan hukum bagi pelaku usaha yang ingin melakukan bisnis penjualan konten digital di Indonesia. Pelaku usaha yang menjual konten digital dapat dikategorikan sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE). Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Permendag 31/2023), PPMSE adalah pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan. Kemudian, kegiatan yang dilakukan oleh PPMSE disebut sebagai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), yaitu perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.
Baca juga:
- 3 Rahasia 'Dapur' Mengemas Konten Hukum di Platform Digital
- Posisi Hukum dalam Pengembangan Artificial Intelligence
Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Permendag 31/2023, PPMSE dapat menyelenggarakan berbagai model bisnis, yaitu retail online, lokapasar (marketplace), iklan baris online, pelantar (platform) pembanding harga, daily deals dan social-commerce. Dalam kaitannya dengan penjualan konten digital, maka PPMSE tersebut dapat dikategorikan sebagai retail online. Pengertian retail online berdasarkan Permendag 31/2023 adalah pedagang yang melakukan PMSE dengan menggunakan fasilitas berupa web atau aplikasi komersial yang dibuat, dikelola, dan/atau dimiliki sendiri.
Secara umum, pelaku usaha tersebut dapat mendirikan Perseroan Terbatas untuk menjalankan kegiatannya. Namun, Pelaku usaha asing yang badan usahanya didirikan di luar negeri dan tidak memiliki entitas di Indonesia pun dapat melakukan kegiatan PMSE kepada konsumen di Indonesia (PPMSE Asing).
PPMSE Asing harus memiliki kantor perwakilan di Indonesia atau disebut juga Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A) Bidang PMSE untuk dapat melakukan kegiatan usahanya. Namun, keharusan pendirian kantor perwakilan PPMSE di Indonesia tersebut—berdasarkan Pasal 18 Permendag 31/2023—dilakukan jika PPMSE memenuhi tiga kriteria berikut ini: (1) telah melakukan transaksi dengan paling sedikit 1.000 konsumen dalam periode satu tahun; (2) telah melakukan pengiriman paling sedikit 1.000 paket kepada konsumen dalam periode satu tahun; dan/atau (3) telah memiliki jumlah traffic atau pengakses paling sedikit 1% dari pengguna internet dalam negeri dalam periode satu tahun.
Menurut hemat penulis, kriteria yang relevan bagi PPMSE Asing adalah kriteria pada poin (1) dan poin (3). Dengan kata lain, PPMSE Asing yang belum memenuhi poin (1) dan/atau belum poin (3) tidak diharuskan memiliki KP3A di Indonesia.
PPMSE Asing dalam hal ini juga merupakan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dalam lingkup privat di mana PPMSE Asing tersebut menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik—misalnya web, aplikasi digital, dan lain sebagainya—untuk menjalankan kegiatan usahanya. Kemudian, PPMSE Asing yang menjalankan kegiatannya bagi konsumen di Indonesia—baik yang sudah memiliki KP3A maupun belum—memiliki kewajiban untuk mendaftarkan sistem elektroniknya pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
Kewajiban pendaftaran ini secara tegas diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP 80/2019) jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Perkominfo 5/2020).
Apabila PPMSE Asing tidak melakukan pendaftaran, maka akan dikenakan sanksi administratif. Pasal 80 PP 80/2019 menyebutkan bahwa sanksi administratif bagi PPMSE yang tidak mendaftarkan sistem elektroniknya adalah berupa peringatan tertulis yang diberikan paling banyak tiga kali dalam tenggang waktu dua minggu sejak tanggal surat peringatan sebelumnya diterbitkan; dimasukkan dalam daftar prioritas pengawasan, yang mana dikenakan bagi PPMSE yang tidak melakukan perbaikan setelah diberikan surat peringatan tertulis ketiga; dimasukkan dalam daftar hitam; pemblokiran sementara layanan PPMSE oleh instansi terkait yang berwenang; dan/atau pencabutan izin usaha.
Pasal 7 Perkominfo 5/2020 mengatur jika PSE tidak melakukan pendaftaran akan dikenakan sanksi administratif berupa pemutusan akses terhadap sistem elektronik (access blocking).
Pendaftaran sistem elektronik oleh PPMSE Asing tersebut dapat dilakukan melalui Online Single Submission. Setelah pendaftaran selesai, maka PPMSE Asing akan mendapatkan NIB dan Tanda Daftar PSE (TD-PSE). Kemudian, sistem elektronik milik PPMSE Asing tersebut akan terdaftar dalam sistem Kemenkominfo yang mana dapat dicek di https://pse.kominfo.go.id/.
Konten digital yang dijual oleh PPMSE Asing pun secara materi atau substansi harus tunduk pada regulasi di Indonesia. Pasal 27 dan Pasal 28 UU ITE soal konten-konten yang dilarang dalam transaksi elektronik. Misalnya melanggar kesusilaan, memiliki muatan perjudian, memiliki muatan fitnah/pencemaran nama baik, memiliki muatan pemerasan/ancaman, berita palsu, menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.
Bisa disimpulkan bahwa kegiatan usaha penjualan konten digital yang dilakukan oleh badan hukum asing terhadap konsumen di wilayah Indonesia tidaklah terlalu sulit untuk dilakukan. Namun, dengan berkembangnya teknologi dan akses internet, tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat beberapa isu yang masih belum diatur spesifik. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku usaha.
*)Hendra Setiawan Boen adalah Managing Partner di Frans & Setiawan Law Office in association with TMI Associates dan Debby Yerica adalah Associate Frans & Setiawan Law Office in association with TMI Associates.
Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline. |
















