Pernyataan Mukhtie diamini oleh Soedarsono, anggota panel hakim yang lain, keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi tidak berlaku surut. Keputusan MK hanya berlaku ke depan sejak ditetapkan ujar Soedarsono.
Soedarsono juga kembali mempertanyakan mengenai representasi pemohon mengatasnamakan anggota TNI/ Polri mengingat status pemohon yang tidak lagi aktif sebagai anggota TNI/Polri.
Sofwat sendiri dalam kesempatannya menjelaskan bahwa meski UU yang digugatnya adalah dasar hukum dari Pemilu 2004 lalu, tapi ia beranggapan bahwa selama belum dicabut, maka undang-undang tersebut masih berlaku dan akan terus merugikan hak konstitusionalnya. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa untuk pemilu mendatang akan ada perubahan mendasar mengenai hak pilih TNI/Polri dalam undang-undangnya nanti cetus Sofwat.
Sedangkan mengenai UU TNI dan UU Polri, Sofwat menjelaskan kecil kemungkinan anggota TNI maupun Polri berani mengajukan uji materil terhadap undang-undang tersebut. Sofyat menerangkan Hal ini karena budaya disiplin yang tinggi dari anggota TNI dan Polri.
Atas pemeriksaan pendahuluan ini, Panel Hakim menyarankan kepada Sofwat untuk melengkapi berkas administrasi seperti kartu identitas. Selain itu, Sofwat diminta untuk mempelajari secara mendalam mengenai Pasal 51 UU Mahkamah Konstitusi, dan juga Pasal 28 I ayat (1) dan Pasal 28 J (1) dan (2) UUD 1945.
Ditemui selepas persidangan, Sofwat menyatakan akan melengkapi dan mempelajari apa yang diminta oleh Panel Hakim. Mengenai kedudukan pemohon, saya disuruh mempertegas sebagai warga negara atas nama orang perseorangan ujarnya. Ditanya mengenai kemungkinan mengikutsertakan anggota TNI/Polri aktif sebagai pemohon, Sofwat menjawab Mungkin saya akan minta sebagai saksi saja.
Sofwat Hadi, Anggota DPD RI, yang juga pensiunan polisi berpangkat terakhir Komisaris Besar mengajukan permohonan uji materil (judicial review) terhadap paket UU Politik. Ada lima yang digugat yaitu UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, Sofwat yang mewakili propinsi Kalimantan Selatan, juga mengajukan judicial review terhadap UU No. Tahun 2002 tentang Kepolisian RI dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Sidang pemeriksaan pendahuluan yang dipimpin oleh panel hakim, Achmad Roestandi, Mukhtie Fadjar dan Soedarsono ini berlangsung di Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (15/11). Dalam sidang ini, hakim mengawali sidang dengan mempertanyakan mengenai tiga hal, yaitu : Identitas pemohon dan legal standing (kedudukan pemohon), uraian permasalahan dan petitum (tuntutan) pemohon.
Di awal, Sofwat menjelaskan mengenai statusnya dalam perkara ini hanyalah sebagai warga negara atas nama perorangan dan tidak dalam kapasitasnya sebagai anggota DPD. Sofwat yang tidak didampingi kuasa hukum, menceritakan bagaimana hak-hak berpolitiknya dipasung saat masih aktif menjadi anggota Polri. Pada waktu pemohon berstatus anggota (Polri) aktif, pemohon tidak dibolehkan menggunakan hak pilihnya dengan tanpa melepaskan status keanggotaan pemohon ujarnya.
Selanjutnya Sofwat berpendapat bahwa jika tidak diajukan Judicial Review, maka ke depannya hak-hak kelompok TNI/ Polri dirugikan oleh undang-undang dimaksud. Padahal menurutnya, TNI/POLRI jangan hanya dipandang sebagai institusi, lihat juga anggotanya sebagai warga negara yang memiliki hak pilih yang sama dengan warga negara yang lain. Selain itu, keputusan KPU yang tidak membolehkan anggota TNI/Polri untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2004 lalu dan Pemilihan Kepala Daerah dinilai bertentangan dengan asas Pemilu, yakni umum, bebas dan adil. Pada akhirnya, Sofwat beranggapan bahwa pelarangan itu mengakibatkan kerugian konstitusional yang pernah ia alami dan atau sedang dialami oleh sekelompok warga negara yaitu kelompok anggota TNI/Polri.
Terhadap permohonan yang diajukan, Mukhtie Fadjar mengingatkan bahwa berdasarkan pernyataan Kapolri, Sutanto, kemungkinan pada pemilu mendatang (Pemilu 2009) anggota Polri dibolehkan menggunakan hak pilihnya. Sehingga menurut Mukhtie, pengajuan uji materil yang dilakukan oleh tidak Sofwat menjadi tidak relevan. Oleh karenanya, Mukhtie memberikan nasehat agar pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, mengingat status Sofwat yang tidak lagi menjadi anggota TNI/Polri dan kemungkinan akan diamandemennya UU yang dimintakan uji materil oleh pemohon.
















