Menurutnya, political will dari pemerintah merupakan unsur penting memberantas korupsi. Sejalan dengan itu, petugas lembaga antikorupsi termasuk pimpinannya haruslah orang-orang yang fokus di bidangnya. Sehingga, terjadi komunikasi yang lancar antara atasan dan bawahan, maupun sebaliknya.
"Harus ada pemimpin yang bagus dan fokus pada pemberantasan korupsi. Tidak hanya bersifat dari atas ke bawah, tapi keduanya, dari bawah ke atas pula. Dukungan masyarakat juga sangat diperlukan untuk menciptakan budaya zero tollerance terhadap korupsi," tutur Eric.
Sementara itu, Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, konferensi internasional seperti ini sangat penting bagi lembaga antikorupsi yang memiliki indeks persepsi korupsi masih rendah. Indonesia salah satu dari negara dengan IPK rendah, akan belajar dari pengalaman negara lain. Ia mengakui, lembaga antikorupsi di Singapura termasuk lembaga yang berhasil memberi kontribusi sehingga nilai IPK Singapura berada pada peringkat kedua dunia. Dengan nilai 9,7 dari skala 1-10.
"Dua lembaga antikorupsi di Singapura dan Hongkong telah menjadi model dan benchmark bagi puluhan lembaga penegak hukum antikorupsi dunia. Model dan strategi keduanya (patut, red) dicontoh dan dicoba jalankan," ujar Abraham dalam pidatonya saat membuka acara konferensi.
Menurut dia, meski model dan strategi kedua negara tersebut diikuti oleh negara lain, namun kesuksesan tak mudah untuk diraih. Dari riset dan fakta yang ada, kegagalan dan kesuksesan tersebut sangat tergantung dari keseriusan masing-masing pemerintah dalam memberantas korupsi.
Keseriusan pemerintah itu bisa ditunjukkan lewat perumusan dan pengesahan undang-undang atau legislasi, alokasi anggaran dan sumber daya yang cukup. Selain itu, terdapatnya independesi, tak melakukan intervensi dan tekanan politis serta aktivitas check and balance antara lembaga antikorupsi dengan pemerintah maupun parlemen.
"Kegagalan banyak disebabkan oleh tiadanya dukungan pemerintah atau political will yang cukup. Tekanan dan intervensi membuat badan antikorupsi tersebut tidak bekerja secara maksimal, seperti yang terjadi di Nigeria, Mongolia dan Afganishtan," tutur Abraham.
Ketua DPR Marzuki Alie setuju betapa pentingnya political will dari pemerintah dalam memberantas korupsi. Menurutnya, kewenangan lembaga KPK tidak boleh diperlemah. Segala dukungan baik berbentuk legislasi maupun perangkat aturan lainnya juga tak boleh berkurang. "Jangan ada usaha-usaha memperlemah kewenangan KPK. Perlu dilengkapi dengan perangkat aturan lainnya agar korupsi ini berkurang, tidak seperti patah tumbuh hilang berganti," kata Marzuki.
