KPK mengusulkan untuk menambah masa kerja pegawai instansi lain di lembaga antikorupsi tersebut. Yaitu semula dua kali periode dengan maksimal delapan tahun menjadi 12 tahun.
Usulan itu mendapat tentangan dari lembaga asal pegawai tatkala perjuangan revisi PP No.63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK berjalan. Akhirnya, disepakati masa tugas menjadi 10 tahun atau dengan pola 4-4-2 tahun.
Menurut Johan, alasan tak disetujuinya tiga kali periode lantaran terkait dengan pengembangan karir pegawai di institusi asal mereka. Selain itu ada juga alasannya mengenai masa pensiun dan tingkat eselon para pegawai. "Tapi yang paling ekstrim adalah masa penugasan karena terkait langsung dengan keadaan saat ini," kata Johan, Selasa (11/12).
Terkait kesepakatan ini, mantan Komisioner KPK Haryono Umar menyambut baik. Ia menilai, masa kerja pegawai instansi lain seperti penyidik Polri di KPK selama 10 tahun cukup untuk menjalankan tugasnya hingga tuntas. Bukan seperti selama ini yang masa kerja mereka masih terlalu cepat dalam menangani kasus.
"Kadang-kadang dia belum atau sedang menyelesaikan kasus sudah ditarik," kata Haryono di depan gedung KPK, Selasa (11/12).
Sejalan dengan itu, Haryono menyambut baik dengan adanya klausul dalam revisi PP yang menyatakan apabila penyidik KPK masih menyelesaikan kasus, maka tidak boleh ditarik. Menurutnya, klausul ini menegaskan bahwa para penyidik tersebut diminta fokus untuk menyelesaikan tugas-tugasnya.
Setelah tugasnya selesai dan masa kerjanya habis, penyidik tersebut baru bisa kembali mengabdi ke institusi asal. Haryono mengatakan, pergantian penyidik yang tengah menangani kasus dengan yang baru dapat mengganggu kinerja yang ada. "Susah itu, iya kan. Apalagi kasusnya harus dia pelajari lagi, itu tidak gampang," katanya.
Status Penyidik
Terkait 28 penyidik Polri yang diangkat sebagai pegawai KPK, salah satu penasihat hukum KPK, Taufik Basari menyadari bahwa revisi PP sangatlah penting. Ia tak menampik pengangkatan penyidik Polri sebagai pegawai KPK menimbulkan interpretasi hukum tersendiri. Yakni, apakah ke-28 orang tersebut masih berstatus penyidik atau tidak jika sudah diangkat sebagai pegawai KPK.
Karena, di KUHAP dinyatakan bahwa penyidik adalah penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), namun di UU KPK menyatakan lembaga antikorupsi tersebut berwenang mengangkat penyidik sebagai pegawai. "Tafsir UU bisa berbeda-beda. Pengangkatan penyidik oleh KPK, apakah dianggap sebagai spesialis dari KUHAP?" katanya, Sabtu (8/12).
Lantaran interpretasi hukum ini bisa menimbulkan tafsir yang berbeda-beda, Taufik mengusulkan agar penegasan status penyidik Polri yang menjadi pegawai KPK dimasukkan ke dalam revisi PP. Karena, keberadaan PP itu merupakan sebuah turunan dari UU KPK. "Kalau sudah ada itu selesai sudah, tidak ada tafsir lain," ujar advokat yang biasa disapa Tobas ini.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengakui ada aturan di KUHAP yang menyatakan penyidik berasal dari penyidik Polri dan PPNS. Meski begitu, ia menegaskan tak ada aturan yang dilanggarnya karena mengangkat penyidik sebagai pegawai. Menurut dia, dalam UU KPK sudah tertulis bahwa lembaga antikorupsi tersebut memiliki kewenangan untuk mengangkat penyidik maupun penuntut umum menjadi pegawai.
"Sebaiknya baca UU KPK juga karena misalnya, saya atau pimpinan itu penyidik sekaligus penuntut umum. Ini jelas melanggar KUHAP, tapi UU KPK memang mengatur demikian. Begitupun dengan penyidik KPK. Hasil studi PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan) juga memperkuat posisi penyidik KPK. Silahkan dicek," tulis Bambang dalam pesan singkatnya kepada hukumonline.com.
