Kantor advokat, misalnya, diwajibkan mengajukan surat permohonan untuk menjadi tempat magang yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atau Nomor Induk Advokat (NIA) pendirinya, daftar advokat pendamping, dan surat pernyataan tentang kesediaan memberikan laporan dan surat keterangan magang. Kewajiban yang sama juga diberlakukan bagi lembaga bantuan hukum cuma-cuma yang ingin dipersamakan dengan kantor advokat.
Kewajiban Tanpa Sanksi
Ketentuan yang terkesan membebani kantor advokat yang dijadikan tempat magang mendapat tanggapan beragam. Aturannya aneh, ada kewajiban tetapi tidak ada sanksi. Padahal, nasib kami (calon advokat, red) ada di tangan mereka (kantor advokat, red.), kata Asep –bukan nama sebenarnya- menyoroti ketentuan-ketentuan magang yang banyak membebankan kewajiban kepada kantor advokat tetapi tanpa disertai sanksi.
Senada dengan Asep, Nuri –juga bukan nama sebenarnya- berpendapat PERADI terkesan setengah hati menerbitkan peraturan magang karena mencantumkan klausul kewajiban tanpa disertai sanksi. Nuri khawatir ketidaktegasan ini dapat diartikan PERADI tidak melindungi kepentingan para calon advokat. Sangat mungkin, kantor advokat tempat kita magang hanya karena like or dislike (suka atau tidak suka, red.) tidak mau mengeluarkan surat keterangan magang, ujarnya.
Jika ditelusuri, beberapa peraturan magang yang diterbitkan PERADI memang tidak menetapkan sanksi bagi kantor advokat yang lalai atau tidak memenuhi kewajiban yang dibebankan. Sanksi tegas justru ditimpakan kepada advokat pendamping dan calon advokat.
Pasal 11 ayat (2) Peraturan No. 1 Tahun 2006 menyatakan Jika ternyata isi Surat Keterangan Magang dan atau Laporan Berkala dan/atau Laporan Sidang ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, misalnya Calon Advokat ternyata tidak pernah melakukan magang atau melakukan magang kurang dari jangka waktu yang disebutkan dalam Surat Keterangan Magang, baik Advokat Pendamping yang menerbitkan Surat Keterangan Magang dimaksud maupun Calon Advokat yang menggunakannya akan dikenai sanksi berupa diberhentikan dari profesi advokat secara tetap. Apabila Calon Advokat dimaksud belum diangkat sebagai Advokat, yang bersangkutan tidak akan pernah dapat diangkat sebagai Advokat
Kekhawatiran yang dikemukakan Asep dan Nuri ternyata bukan isapan jempol belaka. Salah seorang staf PERADI menceritakan dia pernah menerima pengaduan via telepon dari salah seorang calon advokat yang tidak bisa memperoleh surat keterangan magang dari kantornya. Calon advokat yang bekerja di kantor hukum seorang advokat ternama ini, memiliki dugaan kuat perlakuan yang dia terima terkait konflik pribadinya dengan si pemilik kantor.
Pangkalnya UU Advokat
Menyikapi hal ini, Soemarjono mengakui memang ada kelemahan dalam peraturan magang yang diterbitkan PERADI. Namun, dia berkilah kelemahan ini berpangkal pada peraturan induknya, UU Advokat. Pelibatan kantor advokat dalam pelaksanaan magang memang dimulai ketika UU Advokat lahir.
