Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi) meluncurkan Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) bagi Advokat sebagai acuan pemanfaatan AI secara bertanggung jawab. Pedoman ini bertujuan meningkatkan efisiensi kerja advokat tanpa mengabaikan kualitas analisis hukum, etika profesi, dan kerahasiaan hubungan dengan klien, seiring pesatnya penggunaan AI untuk penyusunan dokumen, analisis perkara, hingga riset hukum.
Ketua Umum DPN Peradi, Ahmad Fikri Assegaf mengatakan Peradi menyadari betul perkembangan AI dan telah menaruh perhatian serius terhadap teknologi ini. Bahkan, Peradi beberapa kali menggelar diskusi mengenai AI dalam pendidikan hukum maupun profesi advokat sebagai bagian dari upaya mempersiapkan anggotanya menghadapi perubahan teknologi.
“AI ini bukan sekadar numpang lewat. Dia datang dengan segala kebaikannya, dengan segala keburukannya, dengan segala ancaman yang dibawa, dan he is here to stay. Sehingga kita harus beradaptasi,” ujar Fikri saat memberikan sambutan dalam Talkshow dan Peluncuran Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan bagi Advokat, Kamis (6/8/2026).
Ia menegaskan dengan adanya pedoman ini, Peradi tidak bermaksud membatasi pemanfaatan AI. Sebaliknya, organisasi ingin mendorong seluruh advokat memanfaatkan teknologi tersebut secara optimal guna menunjang pelaksanaan tugas profesional, namun tetap disertai kewaspadaan terhadap berbagai ancaman yang muncul. Selain menjaga kualitas penalaran hukum, pedoman tersebut juga memberi perhatian besar terhadap perlindungan kerahasiaan informasi klien.
Baca juga:
- Masa Depan Profesi Advokat di Era AI, Ketua Umum Peradi Beberkan 4 Bekal Penting Mahasiswa Hukum
- PKPA Jadi Fondasi Cetak Advokat Berintegritas Hadapi Era AI dan Transformasi Hukum

Suasana jajaran pengurus Peradi saat berbincang-bincang santai. Fotografer/Resa Esnir
Menurut Fikri, advokat harus memahami bahwa penggunaan layanan AI publik dapat menimbulkan risiko apabila data klien dimasukkan ke dalam sistem yang tidak memiliki jaminan perlindungan data. Sehingga, nantinya pedoman tersebut dapat menjadi tolok ukur standar profesi dalam menilai tindakan advokat ketika menggunakan AI.
“Ketika menggunakan AI meng-upload data klien ke AI yang sifatnya publik, di mana tidak ada jaminan bahwa data kerahasiaannya terjaga. Nah, itu kalau masih ada yang melakukan itu, kliennya jelas akan memiliki dasar yang kuat untuk menggugat,” tegasnya.
















