Pengurus Peradi berharap penyidik kepolisian melanjutkan proses penyelidikan terhadap laporan itu hingga digelar di sidang pengadilan. Peradi melaporkan OC Kaligis berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/296/2014/I/PMJ/Ditreskrimum tertanggal 27 Januari 2014.
Berdasarkan catatan hukumonline, OC Kaligis bersama sejumlah associates dari Kantor Hukum OC Kaligis & Associates sempat mempersoalkan aturan PKPA yang seakan menjadi monopoli PERADI. Mereka menggugat aturan dalam UU Advokat itu ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Kala itu, salah seorang associate Purwaning mengatakan OC Kaligis & Associates dan PERADI sudah bermitra untuk menyelenggarakan PKPA sejak tahun 2008. Namun, iktikad baik pemohon perlahan-lahan dipersulit PERADI untuk melaksanakan PKPA, sehingga, pemohon tidak dapat mengadakan PKPA ketiga kalinya di tahun 2013 sesuai perjanjian kerja pemohon dan PERADI bernomor No. 026/PERADI-PKJS PKPA/13.
“Dalam perjanjian itu, pemohon diberi izin menyelenggarakan PKPA sebanyak tiga kali dalam setahun. Tetapi, tahun 2013 pemohon dipersulit menyelenggarakan PKPA yang ketiga kalinya,” keluhnya.
Dia mengungkapkan peserta PKPA pemohon sebanyak 153 di tahun 2013 hingga kini belum menerima sertifikat PKPA yang dikeluarkan PERADI. Padahal, pihaknya telah memenuhi dan menyepakati syarat yang diminta PERADI untuk membayar fee sebesar 20 persen dari biaya PKPA berikut laporan penyelenggaraannya.
Namun, majelis hakim konstitusi menolak permohonan uji materi ini.
















