Adanya perubahan zaman serta perkembangan teknologi yang serba digital saat ini bisa menjadi dua mata pisau bagi industri kreatif. Tidak dipungkiri kemudahan dalam memperoleh apapun melalui internet bisa menjadi masalah baru, salah satunya dalam perlindungan hak cipta bagi seniman yang karyanya berbentuk digital dan diunggah di internet.
Pada prinsipnya Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menganut asas deklaratif di mana seseorang yang mewujudkan ciptaannya dalam bentuk nyata dan diumumkan terlebih dahulu akan memperoleh hak atas ciptaannya tersebut. Saat zaman berubah dan beralih ke serba digital, hampir seluruh masyarakat menggunakan platform digital untuk mengakses hiburan. Saat ini banyak penikmat musik yang menggunakan musik digital sebagai media hiburan.
Cholil Mahmud sebagai salah satu musisi senior dari grup band Efek Rumah Kaca menyambut baik pemilihan musik digital sebagai pilihan hiburan masyarakat. Hal ini juga membuka jalan lebar bagi seniman-seniman kecil yang tidak dinaungi oleh label untuk dapat berkarya dan menyebarluaskan hasil ciptaannya dengan bebas di platform musik digital.
“Seluruh pemusik baik itu penyanyi dan band-band kecil yang secara independen mengeluarkan single atau album kini dianggap sebagai pelaku industri karena adanya perubahan zaman yang serba digital,” kata Cholil dalam acara Instagram Live Instagram Hukumonline bertema Perlindungan Royalti 101 untuk pekerja Seni pada Selasa (16/11).
“Para pekerja seni kecil ini, meski tidak dinaungi oleh label tertentu sudah dianggap dan masuk sebagai pelaku industri digital. Dalam ranah hak cipta, jika dahulunya para pekerja seni menerima seluruh ketentuan dari label yang menaunginya. Namun, bagi pekerja seni independen harus mengetahui dan mengurus mengenai hak cipta karyanya secara mandiri,” tambah Cholil. (Baca: Urgensi Pendaftaran Merek Internasional Melalui Madrid Protocol)
Memahami dan mengerti mengenai hak cipta perlu menjadi salah satu yang harus dimiliki oleh pelaku seni. Dalam Undang-Undang Hak Cipta terdapat pembagian-pembagian yang lebih detail menjamin hak mengenai karya. Salah satu pembagiannya adalah Hak Moral dan Hak Ekonomi. Baik Hak Moral maupun Hak Ekonomi memiliki pembagiannya tersendiri yang lebih rinci.
Tanpa adanya perlindungan terhadap Hak Cipta, tentu akan merugikan para pekerja seni. Tingkat kesadaran musisi terhadap hak-haknya yang telah diatur dan dilindungi oleh undang-undang cukup minim, sehingga masih perlu ditingkatkan. Perlindungan Hak Cipta berada di bawah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LKMN) yang mempunyai wewenang untuk mengoleksi royalti lagu atau musik dari pekerja seni. Namun banyak dari pelaku industri musik yang belum mendaftarkan karyanya dalam LMKN.
Menurut Cholil, masih minimnya pelaku seni yang mendaftarkan karyanya ke dalam LMKN karena adanya trust issue. “Ada banyak faktor mengapa banyak pekerja seni yang belum terdaftar dalam LMKN. Salah satunya karena minimnya pengetahuan dan tidak adanya kepercayaan,” jelasnya.
“Adanya rasa ketidakpercayaan atau trust issue ini telah hadir sejak lama. Namun, kini dalam keadaan serba digital yang terbiasa dengan proses yang transparan dan reporting musisi yang jelas, perlahan membuat trust issue di kalangan musisi ini tidak lagi menjadi permasalahan,” tambahnya.
Cholil juga berharap LMKN memberikan transparansi serta reporting yang jelas untuk mendapatkan kepercayaan penuh dari musisi.
“Rata-rata pengguna yang sangat familiar dengan platform baru seperti Youtube dan TikTok kebanyakan digandrungi oleh musisi muda, tetapi perlu dipastikan lagi oleh LMKN, apakah pekerja seni kebanyakan dari kalangan usia muda atau yang tua. Jika anggota LMKN ini ada di perkiraan umur dewasa dan tua maka perlu adanya sosialisasi lebih lanjut,” kata Cholil.
Hal ini bertujuan agar musisi-musisi muda mengetahui bahwa mereka mempunyai hak yang tidak bisa diambil alih oleh orang lain. Jika para musisi baru ini tidak sadar akan adanya haknya, maka secara tidak langsung mereka tidak mengikuti peraturan perundang-undangan.
Dari sisi undang-undang dan hukum, sudah ada antisipasi pelanggaran Hak Cipta di era digital saat ini. Undang-Undang yang kita miliki saat ini maupun peraturan yang kemudian mengatur dibawahnya, memang saling berkejaran dengan perkembangan teknologi.
Tidak semua perkembangan digital itu cocok dalam situasi dan kondisi Indonesia yang terdiri dari banyak pulau. Digitalisasi itu sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan, dunia harus mengikuti perkembangan digital ini. Banyak pekerja seni lupa bahwa salah satu kelemahan yang ada pada negara ini adalah mendokumentasikan karya-karyanya.
Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, James F Sondakh, mengukapkan perlu adanya Undang-Undang yang bisa menyelesaikan berbagai permasalahan yang mungkin terjadi.
“Undang-Undang dan peraturan hendaknya bersifat futuristik yang memikirkan kemungkinan-kemungkinan terburuk yang akan terjadi kedepan. Saat ini ketika ada permasalahan kita baru berbondong-bondong berpikir bagaimana cara memperbaiki dan menyelesaikannya yang tidak diatur di dalam undang-undang” jelasnya.
James juga menambahkan untuk dapat mengatur ketertiban perlindungan hak cipta bagi pelaku seni hal pertama yang harus diperhatikan adalah pendataan. Pendataan ini adalah hal paling mendasar untuk mempersiapkan pekerja seni di era digital ini.
Para pelaku industri musik juga banyak melupakan ada yang sejajar dengan undang-undang dan peraturan yaitu perjanjian kontrak. “Setiap pekerja seni harus memahami isi kontrak, jika pelaku seni sadar akan karya yang disebar maka ia sepenuhnya mengetahui hak-hak yang meliputinya,” terang James.
Adanya perlindungan Hak Cipta ini diharapkan akan membuat pekerja seni menjadi sadar dan percaya untuk memberi kuasa kepada LMKN untuk mengatur segala ketentuan bagi pelaku seni yang nantinya akan mendatangkan manfaat bagi pencipta lagu.
















