“Harus dijelaskan mekanismenya karena tidak ada batasan secara limitatif yang mengatur soal perlindungan hakim tersebut,” ujarnya memberi masukan.
Salah satu penggagas RUU Jabatan Hakim, Djuyamto mengatakan perlindungan hakim harus ditegaskan dalam bentuk norma, dalam hal ini UU Jabatan Hakim. Sepakat dengan KY, menurut Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu, Nusa Tenggara Barat ini, perlindungan hakim jangan hanya sebatas perlindungan fisik semata.
“Namun yang lebih utama perlindungan terhadap independensi,” tukasnya.
Sebagai bentuk perlindungan, kata Djuyamto, hakim seharusnya tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata atas putusan yang dibuatnya. Djuyamto menyebut bentuk perlindungan ini sebagai imunitas terbatas. Prinsipnya, lanjut dia, hakim tidak boleh dikenai sanksi apapun sepanjang ada iktikad baik dari si hakim ketika mengadili dan memutus perkara.
“Itu perlindungan jabatan hakim yang hakiki untuk melindungi independensinya,” tegasnya.
Sekadar informasi, sekira Mei 2015, hukumonline menggelar polling dengan tema “Materi apa yang layak menjadi prioritas pembahasan RUU Jabatan Hakim?”. Hukumonline menyodorkan lima opsi jawaban yakni kesejahteraan hakim, pembinaan hakim, pengawasan hakim, perlindungan hakim, dan rekrutmen hakim.
Dari lima opsi jawaban, pengawasan hakim menempati posisi tertinggi dengan 34,93%. Diikuti dengan kesejahteraan hakim 24,78%, rekrutmen hakim 23,88%, pembinaan hakim 8,66%, dan terakhir perlindungan hakim 7,76%.
