Ketenagakerjaan masih menjadi masalah yang dihadapi oleh semua bangsa, terutama negara berkembang. Di Indonesia, fungsi perlindungan terhadap TKI dimulai sejak pra penempatan, masa penempatan, hingga purna penempatan. Hal ini diatur dalam Pasal 77 ayat 1 dan 2 UU No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (UU PPTKLN).
Sudah seharusnya fungsi perlindungan tersebut didukung oleh fungsi pengawasan yang bagus. Sayang, fungsi pengawasan sebagai salah satu mekanisme melakukan perlindungan terhadap TKI belum diperjelas. “Fungsi ini seharusnya tidak hanya berada pada kewenangan pemerintah kabupaten/kota, tapi juga pada level yang lebih rendah yaitu desa,” kata Mohammad Jafar Hafsah, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR.
Atas dasar itu, Jafar menegaskan, revisi UU PPTKLN mutlak dilakukan untuk memberikan perlindungan maksimal kepada para TKI di luar negeri. Penguatan terhadap isu-isu HAM, melindungi hak buruh, anti diskriminasi dan proteksi bagi keluarga buruh migran, harus tercantum dalam UU berikutnya.
Selain itu, katanya, pasal-pasal yang menimbulkan dualisme kewenangan antara BNP2TKI dan Kemenakertrans harus dihapus. “Tugas pokok, fungsi dan wewenang antara regulator dan operator harus dipertegas, sehingga jelas lembaga yang bertanggungjawab terhadap isu-isu penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri,” ujar Jafar.
Undang-Undang hasil revisi juga diharapkan dapat mengatur pola relasi dan kordinasi di antara kantor-kantor pemerintah terkait dengan migrasi kerja, yaitu Kemenakertrans, BNP2TKI, Kemenlu, Kemensos, Kemenkes, Dirjen Imigrasi Kemenkumham dan Kepolisian.
Menurut Jafar, sudah sepatutnya TKI dipandang sebagai duta bangsa. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya dalam UU tersebut TKI tidak hanya dideskripsikan sebagai tenaga kerja semata, tapi juga sebagai harga diri, harkat dan martabat bangsa. “Perlu aturan hukum dan sanksi tegas kepada pelaku yang merugikan TKI,” tandasnya.
Pakar hukum perburuhan Universitas Indonesia, Aloysius Uwiyono, mengatakan UU No. 39 Tahun 2004 belum melindungi TKI dari praktik human trafficking. Hal itu, katanya, bisa dilihat dari proses perekrutan TKI secara langsung. Tidak adanya kewajiban bagi PPTKI untuk memiliki perwakilan cabang juga menjadi salah satu penyebab terjadnya praktik tersebut.
Diterangkan Aloysius, tidak jelasnya perlindungan hukum terhadap TKI bisa dilihat dari tidak adanya jaminan bahwa TKI mendapat perlindungan berdasarkan perjanjian penempatan, perjanjian kerjasama penempatan, dan master perjanjian penempatan TKI. “Jadi, dalam UU yang ada saat ini para TKI belum merasakan adanya perlindungan hukum yang jelas,” tutur Guru Besar Hukum Perburuhan Universitas Indonesia itu.
Ia menambahkan, dalam UU yang ada juga masih mengatur pengenaan kewajiban terhadap subyek hukum asing. “Jelas, pasal yang mengatur demikian tidak akan efektif,” tambahnya.
Lalu, belum ada ketentuan mengenai larangan terhadap pegawai atau pejabat Kementerian Tenaga kerja, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Hukum dan HAM yang aktif atau sudah mantan melakukan bisnis penempatan TKI ke luar negeri, turut menyebabkan inefektivitas hukum. “Memang ini tidak secara langsung mengakibatkan persoalan TKI muncul. Tapi paling tidak, kehadiran mereka akan menimbulkan masalah,” terang Aloysius.
Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI), Nurfaizi, megatakan guna penempatan dan perlindungan yang berasaskan keterpaduan, persamaan hak, demokrasi dan berkeadilan sosial diperlukan optimalisasi secara efektif dan efisien terhadap pelaksanaan pelayanan proporsional dari seluruh aparat pelayanan terkait. Hal itu dapat dilakukan dengan cara revitalisasi pada setiap kementerian dan aparat pelayanan calon TKI dan TKI. “Dapat meniadakan keberadaan badan-badan pelaksana di berbagai bidang yang duplikasi dengan tugas pokok, fungsi dan peranan kementerian,” katanya.
