Kemungkinan penolakan

Di sisi lain, pasca UUJN pengangkatan notaris tetap menjadi lingkup tanggung jawab Menteri Kehakiman dan HAM. Terlepas dari itu, Gani menegaskan bahwa dalam menjalankan jabatan sebagai PPAT, notaris tetap dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya. UUJN sendiri mengatur bahwa notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya.

Namun, meski secara normatif kewenangan baru tersebut sudah jelas dan serta merta dapat diimplementasikan, namun dalam praktiknya di lapangan ternyata tidak mudah untuk melakukannya. Salah satu pengurus pusat INI, Sutjipto, mengatakan bahwa kewenangan baru tersebut harus dikomunikasikan terlebih dulu dengan pihak BPN.

"Saya kira ini harus dikomunikasikan dengan BPN. Menurut Pak Abdul Gani, (pasal 15 ayat 2 huruf f, red) ini iya serta merta, cuma kan kita jangan sampai nanti secara administrasi ada penolakan di BPN. Karena di BPN dia sebagai pelaksana, dia harus nunggu instruksi dari pusat," kata Sutjipto kepada hukumonline.

Sutjipto mengatakan, sejauh ini pihaknya belum mengkomunikasikan masalah tesebut dengan pihak BPN. Padahal, tanpa ada komunikasi yang serius dengan BPN, ia memandang bahwa pasal tersebut tidak dapat diimplementasikan di lapangan. Pasalnya, notaris bisa saja membuat akta terkait pertanahan, tapi setelah itu akta tersebut harus didaftarkan ke BPN. Di sinilah, menurutnya, ada kemungkinan BPN menolak untuk mencatatkan akta yang dibuat bukan oleh PPAT.

Sutjipto menjelaskan bahwa dalam pembahasan RUU JN di DPR dahulu, pihak BPN sempat menolak pasal tersebut. Namun, hingga akhir pembahasan pemerintah dan DPR menyetujui pasal mengenai kewenangan notaris untuk membuat akta terkait pertanahan.