Tepat sehari sebelum hari buruh internasional yang diperingati setiap 1 Mei, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya. Beleid teranyar yang mengatur tentang outsourcing itu diundangkan 30 April 2026.
Dalam konsideran menimbang, beleid ini menjalankan Pasal 64 ayat (2) dalam Pasal 81 angka 18 UU No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.168/PUU-XXI/2023.
Beragam aturan yang diatur dalam Permenaker 7/2026 antara lain mendefinisikan perusahaan pemberi pekerjaan ialah perusahaan yang menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan alih daya atau dikenal juga dengan istilah outsourcing. Perusahaan alih daya yakni badan usaha berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat melaksanakan pekerjaan tertentu berdasarkan perjanjian yang disepakati dengan perusahaan pemberi pekerjaan.
Baca Juga:
- Memahami Perjanjian dalam Praktik Outsourcing
- Ini Bedanya Outsourcing di UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja
Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan perusahaan pemberi pekerjaan kepada perusahaan outsourcing melalui perjanjian tertulis. Sebagian pelaksanaan pekerjaan yang di outsourcing itu merupakan jenis dan bidang pekerjaan di perusahaan pemberi pekerjaan dalam bentuk penyediaan jasa pekerja/buruh.
Ada 6 jenis pekerjaan penunjang yang bisa diserahkan pelaksanaannya kepada perusahaaan outsourcing. Pertama, layanan kebersihan. Kedua, penyediaan makanan dan minuman. Ketiga, pengamanan. Keempat, penyediaan pengemudi dan angkutan pekerja/buruh. Kelima, layanan penunjang operasional. Keenam, pekerjaan penunjang di bidang pertambangan, perminyakan, gas, dan ketenagalistrikan.
Perjanjian outsourcing yang diteken perusahaan pemberi pekerjaan dan perusahaan alih daya paling sedikit memuat 6 poin utama. Pertama, pekerjaan yang dialihdayakan kepada perusahaan alih daya. Kedua, jangka waktu perjanjian alih daya. Ketiga, lokasi pelaksanaan pekerjaan. Keempat, jumlah pekerja/buruh alih daya.
















