Opsi Penyelesaian Sengketa
Dia mencontohkan beberapa regulasi yang bisa digunakan, seperti UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang bisa diajukan ke Pengadilan Niaga. Ada juga UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian yang bisa diajukan untuk penyelesaiannya dilakukan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
"Jadi, misalnya tidak ada kesepakatan, ya bisa dibawa ke BANI atau lewat aturan yang lebih tinggi. Tapi, mudah-mudahan hal itu tidak terjadi. Ini kami hanya siapkan exit strategy (langkah strategis)," lanjutnya.
Meski begitu, Usman menyakini kehadiran komite independen sebagai pengawas aturan Publisher Rights yang dibesut oleh Dewan Pers sebenarnya sudah cukup. Apalagi dalam pembentukannya kolaborasi dan diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan telah dilakukan dengan intens, sehingga diharapkan aturan ini dapat dijalankan tanpa kendala yang berarti.
Adapun pembentukan Komite pengawas independen untuk Publisher Rights itu ditargetkan sudah selesai terbentuk sebelum Agustus 2024 sesuai dengan ketentuan Pasal 19 agar pengawasan kerja sama platform digital dan perusahaan pers bisa optimal. "Komite ini akan bekerja secara independen karena yang membentuk adalah Dewan Pers. Sedangkan Kemenkominfo akan lebih memfasilitasi dari sisi administrasi saja," kata Usman.
















