Hakim harus punya rasa adil. Dan juga harus mempertimbangkan akibat dari putusannya terhadap karyawan perusahaan dan keluarganya, tandas anggota Komisi Hukum Nasional ini.
Integritas hakim
Mengomentari persoalan pembubaran perseroan ini, praktisi hukum Ignatius Andy berpendapat walaupun hakim memiliki kewenangan untuk mengeluarkan penetapan, namun seharusnya hakim mendengarkan pihak yang punya kepentingan tersebut.
Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak dikatakan bahwa para pihak harus hadir. Tapi apakah adil kalau kemudian pengadilan membubarkan perusahaan hanya dengan permohonan seperti ini, ujarnya.
Lebih jauh ia mengatakan, hakim yang baik dan memiliki integritas, tentu akan melihat bahwa ada dua kepentingan yang berbenturan dalam perkara tersebut. Dalam hal demikian, di mata Andy, semestinya hakim akan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk didengar, sebelum mengeluarkan penetapan.
Terlepas dari perkara di atas, hukumonline menanyakan pendapat Ketua MA, Bagir Manan, seputar kewenangan pengadilan negeri dalam mengeluarkan penetapan pembubaran perseroan.
Bagir mengatakan, berdasarkan UU No. 1/1995, hal tersebut memang dimungkinkan. Namun, mengenai adanya pihak yang berkeberatan atas penetapan tersebut, menurut Bagir, hal itu adalah konsekuensi dari ketentuan dalam undang-undang. Barangkali itu suatu kekurangan (Undang-Undang Perseroan Terbatas) yang perlu diperbaiki, tukasnya.
Pada dasarnya Bagir berpandangan, bahwa suatu perkara itu sudah memiliki yurisdiksi perkara yang jelas. Sehingga, upaya hukum yang dapat dilakukan, dapat secara jelas diketahui.
Kalau contentius, artinya ada perselisihan hak tidak boleh dia ajukan secara volunter (melalui penetapan, red). Tapi selesaikan lewat gugatan. Mestinya hakim menolak permohonan seperti itu. Kalaupun dikeluarkan penetapan maka secara hukum sudah batal, terangnya.
