Pada bagian lain, Tavip juga menilai pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan gugatan Bank Mandiri tidak cukup beralasan. Dalam gugatannya, Bank Mandiri mendalilkan, tindakan unjuk rasa yang dilakukan SPBM membuat citra Bank BUMN terbesar di Indonesia itu menjadi rusak. Namun, Bank Mandiri tidak mengajukan satu bukti pun yang menguatkan dalilnya itu, Tavip berujar.
Sebaliknya. Viddi dan Tavip di persidangan mampu membeberkan sejumlah bukti yang menyatakan tidak adanya penarikan dana secara besar-besaran (rush), tidak adanya kerugian finansial yang dialami perusahaan bahkan hingga diusulkannya Agus Martowardojo sebagai calon Gubernur BI. Semua bukti itu dimaksudkan sebagai pembanding bahwa kondisi Bank Mandiri malah makin membaik meski ada unjuk rasa SPBM.
Kontradiktif
Masih menyoroti tentang putusan hakim PHI, Tavip menangkap beberapa keganjilan. Salah satunya mengenai pertentangan antara bagian pertimbangan dengan amar putusan hakim.
Mengenai pendefinisian perselisihan hubungan industrial misalnya. Judex facti, kata Tavip, di dalam pertimbangannya berulang kali menegaskan bahwa tuntutan dan aksi unjuk rasa SPBM tidak termasuk dalam ruang lingkup perselisihan hubungan industrial. Pokoknya majelis hakim PHI judex facti sudah berulang kali mengakui kalau unjuk rasa dan tuntutan SPBM tidak masuk dalam jurisdiksi perselisihan hubungan industrial.
Sekadar informasi, Pasal 1 angka 1 UU No 2 Tahun 2004 tentang PPHI mendefinisikan perselisihan hubungan industrial sebagai perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja karena adanya perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK dan perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan.
Meski mengakui kalau aksi unjuk rasa dan tuntutan SPBM tidak termasuk dalam yurisdiksi perselisihan hubungan industrial, toh akhirnya judex facti tetap menjatuhkan putusan berdasarkan hal itu. Ini kontradiktif. Seharusnya judex facti menolak gugatan Bank Mandiri atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena tidak memiliki yurisdiksi, cetus Tavip.
Bagi Tavip, ketidakselarasan dan ketidaksesuaian antara pertimbangan hukum dengan amar putusan menunjukkan hakim keliru menerapkan hukum. Ini jelas membuktikan kalau judex facti telah keliru menerapkan hukum.
Mengenai keharusan adanya hubungan yang logis, tidak ada pertentangan (tegenstrijdigheid) antara pertimbangan hakim dengan diktum putusan, pernah dijelaskan R. Sardjono. Mantan Hakim Agung itu pada satu kesempatan Rapat Kerja Hakim dan Panitera tahun 1972, menyatakan bahwa pertimbangan putusan yang disusun secara lengkap, sistematis dan bersesuaian dengan amar putusan adalah bentuk pertanggungjawaban hakim dalam menerapkan hukum secara in concreto.
Namanya memperjuangkan kebenaran dan keadilan, sampai kapan dan dimana pun akan terus saya kejar, ucap perempuan setengah baya yang mengenakan kerudung kepada hukumonline di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Jakarta. Perempuan itu adalah Mirisnu Viddiana. Ia adalah Ketua Serikat Pegawai Bank Mandiri (SPBM) yang hubungan kerjanya baru saja diputuskan oleh majelis hakim PHI Jakarta, sebulan lalu.
Ucapan Viddi, demikian ia disapa, bukan jargon maupun gertak sambal belaka. Ia tidak menerima begitu saja putusan hakim PHI Jakarta. Didampingi Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Viddi mengajukan memori permohonan kasasi ke PHI Jakarta pada Selasa (19/8).
Saepul Tavip, kuasa hukum Viddi menandaskan beberapa alasan permohonan kasasi. Dalam permohonannya, majelis hakim PHI Jakarta (judex facti) dinilai mengabaikan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan.
Fakta hukum yang dimaksud Tavip adalah mengenai kesalahan pengetikan gugatan dan surat kuasa PT Bank Mandiri Tbk kepada para kuasa hukumnya. Nama bu Viddi sebagai tergugat salah dituliskan oleh penggugat dalam gugatan. Selain itu, nomor dan tanggal surat kuasa khusus tidak sesuai dengan yang tercantum dalam gugatan, kata Tavip. Terhadap fakta hukum ini, judex facti memberikan toleransi. Judex facti hanya melihat sebagai kesalahan pengetikan belaka.
