Namun Jacob Tobing, Ketua Panitia Ad Hoc (PAH) I BP MPR sekaligus Ketua Komisi A Sidang Tahunan MPR, mengatakan bahwa sebuah komisi negara tidak bisa melakukan perubahan UUD karena konstitusi menggariskan bahwa kewenangan untuk mengubah UUD ada pada MPR. Yang bisa dilakukan adalah membentuk komisi keahlian. Komisi ini terdiri dari para pakar yang bertugas membantu BP MPR dalam membuat rancangan perubahan UUD.
Pemikiran ini disampaikan oleh Jacob Tobing pada diskusi mengenai "Agenda Perubahan Konstitusi ke Depan" yang diselenggarakan oleh Komisi Reformasi Hukum Nasional (KRHN) pada Rabu (13/9) di Jakarta. Jacob juga mengatakan bahwa jika akan dibentuk suatu komisi negara untuk mengubah UUD, maka ketentuan yang ada di UUD sekarang harus diubah terlebih dahulu.
Namun menurut Jacob, ide itu tidak akan mendapat pasaran di MPR karena sebuah komisi yang tidak politis (apolitis) untuk mengubah UUD susah untuk mendapat pasaran. Ia mencontohkan bahwa pada masa lalu, konstituante pun juga merupakan komisi politik.
Sikap partisan
Pembicara lain, praktisi hukum Abdul Hakim Garuda Nusantara memandang ada tiga masalah yang terdapat di MPR berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, sikap partisan di kalangan anggota MPR yang begitu kuat, sehingga acap menyulitkan MPR untuk mengkaji secara obyektif rencana perubahan konstitusi.
Kedua, pengalaman dan pengetahuan yang terbatas berkenaan dengan konseptualisasi perubahan konstitusi. Hakim mencontohkan Tap MPR mengenai judicial review yang menyebutkan bahwa judicial review dilakukan oleh MPR.
Dari segi teori konstitusi, ini aneh karena sebuah judicial review ditundukkan pada politik. Apalagi 495 anggota MPR adalah anggota DPR yang ikut terlibat dalam pembuatan Undang-undang, "Apa mungkin Dewan Perwakilan Rakyat me-review undang-undang yang dibuatnya sendiri secara obyektif?" tandas Hakim.
Hakim mengusulkan agar MPR membuat Mahkamah Konstitusi atau memberikan kewenangan judicial review pada MA. Pada negara-negara lain, kewenangan untuk melakukan judicial review memang ada pada lembaga yudikatif.
Ketiga, eksklusifisme MPR dalam memutuskan perubahan konstitusi mengakibatkan rakyat terisolasi dari proses perubahan konstitusi yang akan berpengaruh pada kehidupan rakyat ke depan.
Dalam suatu negara yang sedang memulai membangun sistem demokrasinya, jelas perubahan konstitusi yang dilakukan dengan sejumlah masalah tersebut akan lebih merupakan kesepakatan elit untuk melestarikan kekuasaan. Itu berarti lahirnya rezim oligarkhi baru yaitu oligarkhi elite partai politik, yang merupakan pengingkaran asas kedaulatan rakyat. Karena hal-hal tersebut, Hakim mengusulkan agar dibentuk komisi negara yang anggotanya sebagian terdiri dari anggota MPR serta ahli konstitusi dan HAM.
Kata sepakat
Sementara itu Sri Soemantri, ahli hukum tata negara dari Universitas Pajajaran, menyatakan bahwa jika suatu komisi negara akan diberi wewenang penuh untuk melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 maka sebelumnya harus ada kata sepakat dari anggota komisi ini mengenai apa yang mau diubah.
Menurut Sri Soemantri, karena semua ini bermuara pada sistim pemerintahan, maka dibicarakan dulu sistem pemerintahan apa yang sebetulnya akan kita jadikan bagian dari perubahan itu. "Karena itu akan berkaitan dengan masalah-masalah lain, seperti sistem dua kamar, dapat dijatuhkan atau tidaknya presiden," katanya.
Sri Sumantri menambahkan, sistem itu itu nanti akan terdiri dari sub-sub sistem. "Jadi kalau komisi negara akan dipercaya betul, berikan kesempatan pada mereka. Nanti keputusan terakhir tetap ada pada MPR."
Mengenai perubahan konstitusi sendiri, Abdul Hakim mengatakan bahwa perubahan politik juga berpengaruh pada perubahan konstitusi. "Walaupun konstitusi secara formal tidak berubah, terjadinya perubahan konstalasi politik dalam masyarkat dapat mengubah praktek konstitusi".
Hakim mencontohkan, praktek atau penerapan konstitusi dalam masa Undang-Undang Dasar 1945 sebelum konstitusi RIS, pada masa demokrasi terpimpin, dan pada masa Orba tampak sangat berbeda walaupun Undang-undang Dasarnya sama, yaitu Undang-Undang Dasar 1945.
Hakim juga mengusulkan bahwa sesuai dengan perubahan konstitusi modern, agar konstitusi seyogyanya diubah hanya dengan pertimbangan yang matang dan terencana. Rakyat juga semestinya diberi kesempatan untuk mengekspresikan pendapatnya sebelum perubahan dilakukan.
