Nasib petani di Indonesia tak ubahnya sebuah cerita ironi. Punya lahan pertanian yang luas, dan sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani. Tetapi masih banyak produk pertanian yang diimpor pemerintah. Lahan pertanian produktif seringkali berubah fungsi menjadi perumahan. Kesejahteraan petani secara umum masih kurang baik.
Atas dasar itu, Koalisi Anti Diskriminasi Terhadap Petani meminta Pemerintah dan DPR menyusun dan mengesahkan segera RUU Perlindungan Petani. Fadil, aktivis Aliansi Petani Indonesia, berharap Pemerintah mau melihat dan memperhatikan nasib para petani nasional. Aksesibilitas petani terhadap lahan mereka semakin sempit. RUU ini diharapkan Fadil bisa memberikan jaminan perlindungan bagi petani berupa hak atas lahan pertanian, akses terhadap benih, pasar, dan jaminan harga. Lebih dari itu, Fadil berharap RUU Perlindungan Petani menjadi umbrella act, payung bagi semua peraturan perundang-undangan di bidang pertanian.
Rekan Fadil, Yacob, malah meminta DPR dan pemerintah memprioritaskan pembahasan RUU Perlindungan Petani tersebut. Nasib petani kian terpuruk di negara agraris ini. Aktivis Serikat Petani Indonesia itu berharap kalaupun tak dibahas 2010, minimal sudah masuk agenda pada 2011 mendatang.
Permintaan Fadil dan Yacob diamini anggota Komisi IV DPR, Siswono Yudohusodo. Esensinya, Siswono berharap pemerintah peduli pada nasib petani dengan memberikan kepastian hukum. “Beri kepastian hukum, perlindungan, dan tetapkan aturan-aturan yang kondusif bagi usaha rakyat, khususnya petani,” kata mantan Menteri Perumahan Rakyat itu di sela-sela seminar ketahanan pangan nasional di Jakarta, (27/4).
Cuma, menyangkut permintaan RUU Perlindungan Petani, tampaknya belum mendapat prioritas. Siswono mengatakan rancangan yang dibahas Komisi IV DPR saat ini hanya RUU Kelautan, RUU Pembalakan Liar, dan RUU Holtikultura.
Menurut Yacob, RUU Perlindungan Petani akan mengatur beberapa poin penting. Pertama, bagaimana petani dapat terlindungi dari hak-hak atas sumber-sumber agraria, baik itu hak atas tanah, hak atas benih dan hak atas air. Kedua, bagaimana petani bisa membudidayakan tanamannya dengan perlindungan dari pemerintah. Ia berpendangan payung hukum budidaya pertanian, UU No. 12 Tahun 1992, kurang memfasilitas kebutuhan petani saat ini.
Ketiga, RUU ini akan menjamin kebebasan berorganisasi bagi petani. Selain itu, RUU diharapkan mengatur dan menjamin distribusi hasil panen. Pengaturan ini akan dikaitkan dengan bagaimana mekanisme di Bulog dalam membeli hasil panen petani, yang saat ini sudah berubah menjadi persero. Di satu sisi Bulog dimandatkan menjadi public obligation, dan di sisi lain dimandatkan untuk mencari untung.
Siswono membenarkan sinyalemen nasib petani yang memprihatinkan. Harga hasil panen petani yang saat ini selalu mengalami perubahan dan tidak ada kepastian. Berbeda halnya, pada masa pemerintahan orde baru. Pada masa ini, ada kepastian bagi petani berapa harga hasil panennya. “Sekarang ini jika panen raya, harga gabah anjlok”, tutur Siswono.
Terkait dengan penguasaan atas tanah, menurut Siswono tetap harus ada kerjasama antara sektor swasta dan petani. Pola ini kerap dikenal dengan sebutan intiplasma. Pada tahun 1970-an, lanjut Siswono, pola ini berhasil dilakukan pada perkebunan rakyat transmigrasi. “Ini yang membuat kita juara dalam kelapa sawit”.
Mengatasi masalah pangan, seharusnya pemerintah menjalankan pola seperti ini. Jangan misalnya, pemerintah menggunakan paket-paket estate, dimana perusahaan swasta memiliki ribuan hektar tanah tanpa ada petani. Jika hal ini terjadi, sama saja Indonesia menanam masalah besar pada masa mendatang. “Saat ini ada sekitar 2,1 juta hektar tanah yang dimiliki oleh asing”. Memang tidak dapat dipungkiri, lanjut Siswono, melepaskan perkebunan karet maupun sawit kepada petani sulit dilakukan.
Siswono juga menilai, seharusnya pemerintah membuat aturan yang kondusif untuk rakyat. Pada dasarnya, pemerintah memiliki tiga instrumen penting untuk mengatur ekonomi rakyat. Misalnya melalui instrumen moneter, terkait dengan masalah bunga bank, kebijakan perkreditan.
Masalah lain adalah kebijakan fiskal, pajak dan bea masuk. Lalu, kewenangan adminitrasi dalam memberi ijin. Siswono mencontohkan, di Amerika jika pemerintah membuka impor pangan, maka importir hanya bisa masuk hanya dari tiga pelabuhan. Sedangkan di China, dengan wilayah yang sangat luas dan penduduk yang sangat banyak, impor barang pangan hanya bisa dilalui dari dua pelabuhan. “Kalau di Indonesia, tujuh puluh pelabuhan yang ada di Indonesia bisa dimasuki barang impor dan ini yang harus diperbaiki. Karena ini ada dalam kewenangan pemerintah”, tandasnya.
Jaminan Pembiayaan
Tentu saja, jaminan pembiayaan sangat diperlukan bagi para petani Indonesia. Sulitnya penyaluran kredit oleh perbankan di sektor pertanian diakui Pungky Purnomo Wibowo, Peneliti Eksekutif Biro Stabilitas Sistem Keuangan, Bank Indonesia (BI). Namun, Pungky meyakinkan bahwa BI terus mendorong sektor perbankan untuk menyalurkan kredit di sektor pertanian.
Pada masa krisis yang lalu, Pungky menilai ada kekhawatiran bank menyalurkan kredit. Sehingga kebanyakan bank menyimpan dananya ke Surat Utang Negara (SUN) maupun Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Tetapi, saat ini karena ekonomi dunia membaik, BI menghimbau perbankan agar lebih berani menyalurkan kredit.
Salah satunya adalah dengan menetapkan aturan target nasional pencapaian Loan to Deposit Ratio (LDR). Jika LDR bank semakin tinggi, hal ini menunjukkan kredit yang disalurkan juga besar. Atas dasar tersebut, maka Giro Wajib Minimum (GWM) yang harus disetorkan kepada BI dapat dikurangi. “Namun tentu saja pemberian kredit tersebut harus berdasarkan sifat kehati-hatian” tandasnya.
