Meskipun menyatakan Kharisma mangkir, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa belum cukup alasan hukum untuk menyatakan PHK karena mangkir sesuai Pasal 36 huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.
Hal ini dikarenakan Tergugat belum melakukan pemanggilan kerja sebanyak dua kali yang sah. Surat panggilan kedua yang diajukan Tergugat dinilai cacat hukum karena bukan ditujukan atas nama Dr. Kharisma Ersha Mufti.
"Dengan pertimbangan yang demikian, maka belum cukup alasan hukum untuk menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena alasan Pekerja/Buruh mangkir... karena belum dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali," pungkas majelis.
Ajukan Kasasi
Kantor hukum Margono-Isamawan & Co (MICO Indonesia) selaku kuasa hukum para Tergugat menyatakan telah membaca dan mencermati Putusan Majelis Hakim dalam Perkara a quo. Mereka sependapat dengan beberapa pertimbangan Majelis Hakim, secara khusus mengenai Putusan Majelis Hakim yang menolak Tuntutan berupa Upah Sisa Masa Jabatan sebagai CEO RS. Oleh karenanya, meskipun Majelis Hakim di dalam Putusannya menyatakan mengabulkan Sebagian Gugatan, namun pihaknya merasa telah memenangkan Perkara a quo.
"Sekalipun demikian, kami merasa perlu mengajukan Upaya Hukum Kasasi di Mahkamah Agung RI karena ada pertimbangan hukum Majelis Hakim yang kami rasa tidak tepat, yaitu tentang Perhitungan Hak-Hak akibat PHK karena Mangkir dari Pekerjaan sebagaimana kami jelaskan Poin (5) di atas," tulis MICO Indonesia dalam keterangannya kepada Hukumonline.
Poin 5 yang dimaksud yaitu mengenai perhitungan hak-hak Penggugat sehubungan dengan PHK karena Mangkir dari Pekerjaan, majelis hakim di dalam Pertimbangan Hukumnya dianggap mengabaikan bukti yang diajukan Para Tergugat yaitu Perjanjian Kerja Bersama (PKB) RS MMC Tahun 2023-2025, yang telah disetujui dan disahkan oleh Disnaker Provinsi DKI Jakarta.
"Menurut hemat kami, PKB RS MMC seharusnya menjadi acuan bagi Majelis Hakim di dalam memperhitungkan hak-hak Penggugat sehubungan dengan PHK karena Mangkir dari Pekerjaan. Namun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan PKB RS MMC tersebut," tulis keterangan tersebut
Kuasa hukum juga menegaskan, Direktur/CEO RS MMC bukanlah Organ Perseroan sebagaimana dimaksud di dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun, Direktur/CEO RS MMC diangkat dan diberhentikan berdasarkan kewenangan Direktur Utama PT Kosala Agung Metropolitan sebagai Pemilik, Penyedia dan Penyelenggara RS MMC.
